Tanjungpinang (Antara Kepri) - Beberapa politisi partai di Tanjungpinang belakangan ini sering memberikan bantuan kepada masyarakat, hal ini disebut politik yransaksional dan biasa terjadi menjelang Pemilihan Umum, kata Pengamat Politik Stisipol Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, Hendri Sanopaka.
“Politik transaksional merupakan salah satu cara untuk menarik perhatian masyarakat dengan upaya memberikan bantuan yang diberikan kandidat kepada masyarakat agar dianggap berbuat sesuatu dengan masyarakat. Politik ini biasanya hadir menjelang Pemilu,†katanya, di Tanjungpinang, Senin.
Mendekati Pemilhan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang 2018, beberapa politisi dari beberapa partai mulai memberikan bantuan kepada masyarakat yang dianggap membutuhkan bantuan. Sejumlah media lokal kerap kali memberitakan figur politisi tersebut melalui lini masa.
Menurut Hendri Sanopaka, politik transaksional dianggap paling efektif untuk meraih simpati, dan dukungan dari masyarakat. Faktanya, diera saat ini masyarakat masih mementingkan kebutuhan dasar, untuk keberlangsungan hidup dibandingkan berbagi pemikiran.
“Artinya politik transaksional lebih efektif hari ini dipakai para politikus dibandingkan menyampaikan sharing pemikiran, jadi hanya segelintir orang yang mendapatkan pengetahuan politik ini,†katanya yang juga Ketua di Stisipol Raja Haji Fisabilillah ini.
Ia menjelaskan, berdasarkan teori piramida kehidupan Abraham Maslow, politik transaksional yang baik meletakkan posisi orang yang mengaktualisasi diri lebih banyak dari pada orang yang ingin memenuhi kebutuhan dasar.
“Selama peroses demokrasi yang terjadi saat ini piramida yang mengarahkan masyarakat saat ini mengutamakan kebutuhan dasar di posisi paling atas, sedangkan mengaktualisasikan diri diletak pada posisi piramida paling bawah,†katanya.
Menurut Hendri, saat ini masyarakat selalu melihat dari apa yang diberikan kandididat, sementara program kerja para politis terabaikan.
Secara realistis, lanjutnya, program kepemimpinan tidak dapat dicapai sepenuhnya menggunakan politik transaksional, hal itu dikarena visi dan misi tidak jugak memungkinkan untuk setiap calon walikota.
Politik transaksonal dapat menjatuhkan elektabilitas lawan politik, terutama bagi calon yang masih menjabat disuatu pemerintahan. Meskipun program politik pemberdayaan sudah diatur didalam program utama kepala daerah itu kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Seorang politisi memberikan masyarakat bantuan tiba-tiba tidak maksimal dalam membangun pendidikan politik yang baik dimasyarakat. Tujuannya untuk menjadi walikota dan memenuhi semua kehendak masyarakat, kan gak mungkin,†ujar Hendri yang juga dosen Ilmu Politik Stisipol Raja Haji Fisabilillah.
Politik transaksional dianggap tidak memberika pendidikan politk yang baik untuk masyarkat, hal itu dikarenakan bersifat sementara.
“Kalau menurut saya ini gak maksimal kalau memberikan bantuan kemasyarakat, tiba-tiba. Seperti saat ini beberapa figur yang berencana ingin maju sebagai kandidat pada Pilkada Tanjungpinang 2018, beberapa politisi memberikan bantuan kemasyarakat seperti renovasi lapangan poli, dan fasum lainnya, menurut saya ini tidak realistis,†ujarnya.
Ia mengatakan, program bantuan yang diberikan kepada masyarkat seharusnya sudah disusun melalui Musrenbang baik ditingkat Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga ke pusat.
“Seharusnya hari ini masyarakat berharap kepada para politisi untuk lebih memberikan pendidikan politik yang baik, termasuk anggota partai politik itu sendiri, bahwa ketika mereka ingin menjadi seorang walikota itikad mereka ingin menjadi pelayan publik,â€ujarnya.
Selain itu, dalam pendidikan politik yang baik, peran aktif pimpinan daerah dalam suatu pemerintahan nantinya dapat menjadi pelayan publik yang baik dikarenakan dukungan dan aspirasi dari masyarakat.
“Partai pengusung yang mengusung calon seharusnya memberikan pendidikan politik yang baik ke masyarakat,†ujarnya. (Antara)
Editor: Evy R. Syamsir
Komentar