Dana Desa Dianggap Berkah untuk Kades

Bintan (Antara Kepri) - Pengamat ekonomi Kepri Rafki Rasyid mengatakan dana desa sering kali dianggap berkah dari pemerintah untuk kepala desa.

"Sehingga tidak heran banyak ditemukan penyelewengan dana desa ini di seluruh Indonesia," kata Rafki kepada Antara di Bintan, Selasa.

Rafki menilai bahwa penyebab terjadinya penyelewengan tersebut karena pemerintah pusat tidak punya perencanaan dan sistem yang handal untuk menerapkan dan mengawasi penggunaan dana desa.

"Pemerintah sendiri belum siap sama sekali dari sisi perencanaan untuk pemanfaatan dana desa ini bagi pembangunan secara terintegrasi di desa-desa," ungkapnya.

Ia berpendapat bahwa selama ini pengawasan dana desa hanya dilakukan oleh masyarakat setempat melalui rapat-rapat laporan pemakaian dana desa.

"Sementara, kenyataan di lapangan masyarakat desa tentunya banyak yang tidak paham dengan sistem pengawasan dan belum tentu paham membaca laporan keuangan," ujarnya.

Kata Rafki, kepala desa juga diminta untuk membuat banyak perencanaan. Sementara, kemampuan kepala desa dalam membuat rencana tentunya tidak sebaik para pembuat rencana di pusat.

Paradigma lain, sambung Rafki adalah masyarakat desa biasanya juga sungkan dan segan dengan aparat desa. Sehingga pengawasan kemungkinan besar tidak berjalan maksimal.

Rafki berpendapat bahwa dana desa seharusnya dapat meningkatkan potensi daerah yang disingkronkan dengan program pemerintah pusat atau kabupaten.

Di sisi lain, ia berharap seluruh kementerian mesti terlibat merencanakan pembangunan desa secara jelas dan tertulis. Meskipun pada kenyataannya, belum ada perencanaan pembangunan desa sampai saat ini.

Sebagai contoh di dalam sektor pariwisata yang menjadi salah satu sektor andalan pemerintah saat ini untuk menangguk devisa.

Bahkan, Kementerian Pariwisata juga telah banyak membuat program promosi wisata sampai ke luar negeri. Prioritas Kementerian Pariwisata di 2017 antara lain digital tourism, homestay, dan konektivitas.

Menurut Rafki, jika dana desa sudah memiliki perencanaan yang baik dan terintegrasi dalam penerapannya tentu akan muncul yang namanya pembuatan website untuk desa-desa di Anambas dan Natuna terutama untuk desa yang belum begitu dikenal namun memiliki kondisi alam yang potensial untuk dikunjungi oleh turis.

"Dana desa juga bisa dipakai untuk membangun beberapa homestay untuk tempat tinggal para turis di desa tersebut," ujarnya.

Di sisi lain, ia berharap pemerintah daerah seperti provinsi dan kabupaten juga bisa membuka peluang melalui akses penerbangan dan laut ke desa tersebut. Seperti mengundang kapal pesiar yang di Singapura untuk membuka rute ke Anambas dan Natuna.

"Ini salah satu contoh pemanfaatan dana desa yang terencana dan terintegrasi dan saling dukung antara pemerintah pusat dan daerah serta aparat desa," ujar Rafki.

Kata dia, 2018 ada rencana dari Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden untuk mendorong proyek proyek padat karya di desa dengan memanfaatkan dana desa bertujuan untuk mendorong daya beli masyarakat terutama di pedesaan.

"Ini sebagai contoh arahan dari pusat untuk pemanfaatan dana desa ini. Namun belum diterapkan. Sementara, dana desa sudah tiga tahun berturut turut dikucurkan," kata Rafki. (Antara)

Editor: Evy R. Syamsir