Pansus: Tumpang-Tindih Kewenangan di Batam Belum Selesai

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Panitia Khusus Pengembangan Batam DPRD Provinsi Kepulauan Riau menegaskan penyelesaian tumpang-tindih kewenangan di kota industri itu belum tuntas.
         
Ketua Pansus Pengembangan Batam Taba Iskandar yang dihubungi dari Tanjungpinang, Jumat, mengatakan meskipun hubungan antara Badan Pengusahaan (BP) Batam dengan pemerintah kota setempat tidak lagi memanas lantaran lebih komunikatif, tetapi permasalahan tumpang-tindih kewenangan belum selesai secara tuntas.
         
"Apakah dengan komunikasi yang baik dapat menyelesaikan masalah? Belum tentu, karena 'dua matahari' disebabkan oleh regulasi, yang perlu ditinjau kembali," ucapnya yang juga anggota Komisi I DPRD Kepri.
        
Taba mengatakan Lukita, Kepala BP Batam yang baru lebih komunikatif dan terbuka. Sikap ini yang membuat pengusaha dan pemerintah merasa senang.
         
Pansus Pengembangan Batam juga menyambut baik keinginan Lukita dan timnya untuk memperbaiki kebijakan yang berhubungan dengan investasi.
         
Lukita menargetkan perbaikan kebijakan dapat dilakukan dalam 100 hari masa kerja, terhitung sejak dilantik.
         
"Kami menyambut baik sejumlah peraturan Kepala BP Batam dievaluasi, ditinjau kembali. Ini langkah jangka pendek yang tepat," ujarnya.
        
Untuk permasalahan jangka panjang yang perlu diperbaiki yakni pembagian kewenangan antara BP Batam dengan Pemkot Batam. Menurutnya, pembagian kewenangan adalah kunci dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
         
Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus di Rempang-Galang salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan itu.
         
BP Batam mengurusi sektor industri di KEK, bandara dan sebagian pelabuhan, sedangkan Pemerintah Kota Batam memiliki wewenang mengurusi permasalahan, antara lain, kependudukan dan lahan.
        
"Kami akan terus mengawasi kinerja BP Batam, dan memberi masukan kepada mereka," tuturnya yang diusung Partai Golkar.
        
Taba mengatakan, akan menemui Lukita untuk membahas berbagai permasalahan pemerintahan dan investasi di Kota Batam. Pansus akan menyampaikan hasil analisis berdasarkan rapat dengar pendapat dengan berbagai pihak yang berkompeten.
         
"Akhir tahun ini kami akan laporkan hasil kerja pansus dalam rapat paripurna," katanya.(Antara)

Editor: Dedi