BSM KCP TBK Dilaporkan Ke OJK

id Bank Syariah Mandiri, KCP TBK, Dilaporkan, OJK

Foto : Muhammad Dafis, SH Kuasa Hukum Dari Hery Safardi (antarakepri.com/hamdani)

Ketika klien saya mengambil jaminannya, BSM KCP TBK memberitahu bahwa SK PNS Nomor: 812.13/XII/06/2010 atas nama Hery Safardi hilang.
     Karimun, Kepri 15/11 (Antara) - Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tanjung Balai Karimun (BSM KCP TBK), Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan terkait hilangnya Surat Keputusan Pengawai Negeri Sipil atas nama Hery Safardi yang dijadikan sebagai jaminan pinjaman.
     "Surat pengaduan nomor 020/Pengaduan-AMD/XI/2017 yang ditujukan kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kepulauan Riau sudah saya kirimkan beberapa hari lalu. Surat tersebut dilengkapi dengan tujuh lampiran," ucap Muhammad Dafis SH kuasa hukum Hery Safardi di Tanjung Balai Karimun, Rabu.
     Muhammad Dafis menjelaskan alasan BSM KCP TBK diadukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kronologis, Hery Safardi mengikat diri dalam Akad Pembiayaan BSM KCP TBK sebagaimana dimaksud dalam Akad Pembiayaan "Wakalah Wal Murabahah" Nomor: 13/588/322/Wakalah Wal Murabahah tanggal 24 Juni 2011.
     "Nominal pembiayaan sebesar Rp100 juta dengan angsuran perbulan sebesar Rp2.392.135,95 selama 60 bulan sampai dengan tanggal 24 Juni 2016. Adapun jaminan pelunasan pembiayaan dan margin yang diajukan klien saya adalah Surat Keputusan (SK) CPNS dan SK PNS," jelasnya.
     Dia memaparkan hingga tanggal yang telah ditetapkan 24 Juni 2016, kliennya telah melakukan pembayaran atas seluruh kewajibannya. Kemudian tanggal 29 Juni 2016 BSM KCP TBK menerbitkan Surat Keterangan Lunas yang ditujukan pada kliennya.
     "Ketika klien saya mengambil jaminannya, BSM KCP TBK memberitahu bahwa SK PNS Nomor: 812.13/XII/06/2010 atas nama Hery Safardi hilang. Namun karena klien saya memiliki itikad baik, dia memberi kesempatan pada pihak BSM KCP TBK untuk mencari lebih teliti lagi SK PNS miliknya," paparnya.
     Dia menjelaskan hingga tanggal 12 September 2017, pihak BSM KCP TBK tidak juga dapat mengembalikan SK PNS milik Hery Safardi. Meski demikian kliennya masih memberikan waktu selama tujuh hari pada BSM KCP TBK, jika tidak pihaknya akan mengambil langkah hukum.
     "Disebabkan BSM KCP TBK tidak dapat mengembalikan SK PNS klien saya hingga batas waktu yang telah diberikannya, maka tanggal 14 Oktober 2017, klien saya membuat Laporan Polisi di Polres Karimun. Akan tetapi sampai saat ini masalah yang dihadapi klien saya tidak juga dapat terselesaikan, sehingga klien saya dirugikan baik secara materiil maupun immateriil. Atas alasan itulah BSM KCP TBK saya laporkan ke OJK," jelasnya.
     Masih pada kesempatan itu Dafis menjelaskan ada tujuh lampiran yang dikirimkan bersama surat pengaduan pada OJK. Pertama, fotocopi Surat Kuasa Nomor: 005/SKU-AMD/IX/2017 tanggal 12 September 2017. Kedua, fotocopi Akad Pembiayaan Wakalah Wal Murabahah Nomor: 13/558/322/Wakalah Wal Murabahah tanggal 24 Juni 2011. Tiga, tanda terima dokumen BSM. Empat, fotocopi Surat Keterangan Lunas tanggal 29 Juni 2016. Lima, print out Tanda Terima Berkas tanggal 12 September 2017. Enam, fotocopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor:LP-B/129/X/2017/KEPRI/SPK-RES Karimun tanggal 14 Oktober 2017. Tujuh, fotocopi Laporan Polisi Nomor:LP-B/129/X/2017/KEPRI/SPK-RES KARIMUN tanggal 14 Oktober 2017.
     "Saya berharap OJK selaku lembaga berwenang untuk menyelenggarakan sistem pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh klien saya," harapnya.
Pewarta :
Editor: Kepulauan Riau
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar