Kemendagri Minta Perguruan Tinggi Petakan Potensi Konflik

id Kemendagri,Minta,Perguruan,Tinggi,Petakan,Potensi,Konflik,pilkada

Permasalahan-permasalahan inilah yang perlu kita antisipasi agar pelaksanaan pilkada serentak dapat berjalan tentram, aman, dan damai
Tanjungpinang (Antara Kepri) - Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta dukungan perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam memetakan potensi konflik dalam Pilkada serentak 2018.

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono, saat pertemuan Forum Dekan Ilmu-Ilmu Sosial Perguruan Tinggi Negeri (PTN) se-Indonesia, di Ballroom Hotel Aston Tanjungpinang, Rabu, dalam paparannya mengupas tuntas berbagai isu strategis, permasalahan dan fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia, baik itu Pemilihan Presiden, Gubernur, Wali Kota maupun Bupati.

Menurutnya, pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada Juni 2018 mendatang akan diikuti 171 daerah di Indonesia, terdiri dari 17 Provinsi, 115 Kabupaten dan 39 Kota, dengan target tingkat partisipasi sebesar 77 persen.

"Dalam pelaksanaan pilkada serentak mendatang, ada beberapa permasalahan seputar pilkada yang pernah terjadi di daerah, seperti pasangan calon (paslon) tunggal pelaksanaan pilkada di tahun 2015 yang terjadi di 3 daerah yaitu Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Blitar, dan Timur Tengah Utara," ujarnya.

Kemudian, pada Pilkada 2017 terjadi di 9 daerah, yaitu Kabupaten Buton, Kabupaten Landak, Kabupaten Pati, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Tulang Bawang Darat, Kabupaten Maluku Tengah, Kota Sorong, Kota Tebing Tinggi dan Kota Jayapura.

Permasalahan sangketa hasil pilkada, lanjutnya, turut terjadi, seperti sangketa pencalonan (TUN), konflik pilkada, adanya pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa kabupaten kota, dan pengisian jabatan PLT/Pj KDH.

"Permasalahan-permasalahan inilah yang perlu kita antisipasi agar pelaksanaan pilkada serentak dapat berjalan tentram, aman, dan damai. Untuk itu, kita perlu optimalisasi dukungan perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam memetakan potensi konflik, untuk selanjutnya melakukan koordinasi dengan aparat hukum, " ujarnya.

Menurut dia, Provinsi Kepulauan Riau, termasuk Tanjungpinang adalah daerah yang relatif soft, nyaman dan aman dalam penyelenggaraan pilkada.Semoga kondisi ini tetap terus terjaga demi suksesnya pilkada serentak.

Melalui pertemuan dekan-dekan se-Indonesia ini, ia berharap akan menghasilkan masukan untuk Kemendagri dalam penyempurnaan kebijakan. "Tentunya dengan melakukan kajian-kajian tentang pilkada," ujarnya.

Pertemuan ini dibuka langsung oleh Asisten II Pemerintah Provinsi Kepri, Samsul Bahrum, ditandai pemasangan tanjak, diikuti pemakaian tanjak secara serentak oleh Sekda Riono, para dekan dan tamu undangan. (Antara)

Editor: Rusdianto

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE