Awe Bersama 97 Bupati Deklarasikan Kabupaten Penghasil Kelapa

id Awe, Bersama 97, Bupati Deklarasikan, Kabupaten Penghasil, Kelapa

Awe Bersama  97 Bupati Deklarasikan Kabupaten Penghasil Kelapa

Bupati Lingga, Alias Wello menandatangani naskah deklarasi pembentukan KNKPK disaksikan Wakil Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur (kanan), Bupati Buol Amirudin Rauf (tengah) dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Said Hasyim (kiri). (antarakepri.com/Nurja

Pembentukan koalisi nasional ini dilandasi dengan semangat kebersamaan untuk mengembalikan kejayaan kelapa Indonesia di mata dunia internasional
Lingga (Antara Kepri) - Bupati Lingga Alias Wello bersama 97 kabupaten/kota se-Indonesia mendeklarasikan pembentukan Koalisi Nasional Kabupaten Penghasil Kelapa (KNKPK) yang digagas oleh Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo di Bumi Perkemahan Bongohulawa, Gorontalo, Senin.

Dalam kegiatan tersebut Alias Wello juga dipercaya untuk menjadi tim formatur bersama 17 bupati lainnya, seperti Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, Bupati Buol Sulawesi Tengah Amirudin Rauf, Wakil Bupati Padang Pariaman Sumatera Barat Suhatri Bur, Wakil Bupati Kepulauan Meranti Said Hasyim, dan Bupati Indragiri Hilir Riau, dan beberapa bupati lainnya.

"Total yang sudah terverikasi sebagai kabupaten penghasil kelapa di Indonesia ada 97 kabupaten, termasuk Lingga," kata Alias Wello saat di hubungi Antara di Gorontalo, Selasa.

Menurut Awe keputusan pembentukan koalisi nasional ini dilandasi dengan semangat kebersamaan untuk mengembalikan kejayaan kelapa Indonesia di mata dunia internasional. Hal ini mengingat sejak beberapa tahun terakhir Indonesia yang pernah menjadi penghasil kelapa terbesar dunia dengan luas areal 3,88 juta Ha, telah diambil alih oleh India dan Srilanka.

Dengan terbentuknya kelembagaan KNKPK ini dirinya mengaharapkan kelapa juga bisa masuk ke istana Presiden seperti halnya kopi dan komoditas pangan lainnya. Dengan demikian anggapan sebagian orang bahwa kelapa adalah komoditas anak tiri tidak terdengar lagi. 

"Kenapa bisa begitu? Karena selama ini komoditas tanaman kelapa yang 97 persen merupakan milik rakyat, tak tersentuh program peremajaan oleh pemerintah," jelasnya.

Penyebab lainnya adalah adanya alih fungsi lahan dari perkebunan kelapa dalam menjadi perkebunan kelapa sawit. 

Kegiatan ini juga dihadiri sejumlah pejabat penting diantaranya ketua DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jenderal (Purn) Dr. Moeldoko, Staf Kepresidenan RI Albert Nego Tarigan, Direktur Eksekutif Asian and Pasific Coconut Community (APCC) Uron Salum, Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim dan sejumlah Bupati di Indonesia. (Antara)

Editor: Evy R. Syamsir

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE