Tanjungpinang (Antara Kepri) - Partai Demokrat Provinsi Kepulauan Riau meminta Gubernur Kepri, Nurdin Basirun menjembatani dan kembali berkoordinasi dengan partai pengusung mengenai pemilihan Wakil Gubernur Kepri yang tak berujung.
Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kepri, Husnizar Hood, di Tanjungpinang, Minggu, menjelaskan setelah tanggal 22 Oktober, partai pengusung HM Sani (almarhum) dan Nurdin Basirun selaku Gubernur definitif Provinsi Kepri merekomendasi satu nama calon Wakil Gubernur Kepri.
Sebelumnya semua petinggi partai politik pengusung menggelar rapat pembahasan rekomendasi satu nama Wakil Gubernur Kepri di Batam, Selasa (21/11). Kelimanya sepakat merekomendasi Mustofa Widjaja.
Surat terakhir dari DPRD Kepri Ke Gubernur Kepri adalah meminta pengajuan nama Cawagub Kepri, Sampai 23 November 2017. Beberapa hari setelah itu, Gubernur menyurati partai politik pengusung meminta memasukkan nama pengganti.
Husnizar Hood menjelaskan, mekanisme Cawagub berjalan melalui proses surat-menyurat dari DPRD Panlih ke Pimpinan, DPR Ke Gubernur, Gubernur ke partai pengusung.
“Gubernur ke partai pengusung meminta memasukkan nama itu setelah putaran kedua, putaran pertama menyurati. Intinya, prihalnya meminta memasukkan nama pengganti, untuk itu kami setelah tanggal 22 November 2017 itu kami partai pengusung mengganti. Artinya surat itu merespon surat dari gubernur,†ujarnya.
Ia mengatakan, sebagai salah satu dari partai pengusung Wagub Kepri, Demokrat tidak ikut campur jika Gubernur ketempat lain, dengan memilih nama-nama lain yang bukan direkomendasi dari partai pengusung, Demokrat, Gerindra, PPP, PKB dan Nasdem.
“Kita tak mau tau itu, dia mau keluarkan stateman atau apapun itu, artinya kita memasukkan nama itu sesuai dengan surat itu. Jadi inilah titik krusialnya, seolah-olah ini menghadapi kebuntuan,†ujarnya.
Ia mengatakan, sebagai salah satu partai pengusung Nurdin Basirun yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Kepri, menggantikan HM Sani, gubernur diminta untuk kembali berkomunkasi kembali dengan partai pengusung, soal kebuntuan pemilihan Wagub Kepri.
“Sebagai partai yang pernah mengusung beliau, tugas Gubernur yang mengurai kebuntuan itu bukan membuntukan sebenarnya. Artinya Gubernur harus membangun komunikasi kembali dengan partai pengusung,†ujarnya.
Menurutnya, partai Demokrat sesuai dengan printah DPP kemarin kepada DPD Demokrat Kepri, meminta untuk menyampaikan ke masyarakat, Demokrat sudah melalui tahapan-tahapan rekomendasi Cawagub Kepri sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.
“Dan sampai tahap ini, kita menyurati Gubernur, soal Gubernur tidak mau menyurati ke DPRD dan seterusnya, itu kita kembalikan kemasyarakat untuk menilainya,†katanya.
Selain itu, lanjutnya, Demokrat juga mengembalikan kepada DPRD Provinsi Kepri, terutama Panlih dan Pansus Wagub Kepri untuk mengambil kebijakan-kebijakan lanjutan, terhadap langkah-langkah yang diambil Demokrat.
“Kami tidak mau berandai-andai kenapa ketika kami mengajukan nama yang sama diajukan, dan sebetulnya semua tau, nama yang diajukan seperti yang diajukan PPP dan PKB, terus menjadi permaslahan, sementara nama itu bukan nama baru,†ujarnya.
Menurut Husnizar, jika mungkin langkah-langkah partai Demokrat dianggap salah oleh Gubernur Kepri Nurdin Basirun, dikarenakan kurang berkoordinasi dan sebagainya, Demokrat hanya ingin mengembalikan ingatan beliau.
“Kalau beliau sampaikan marilah kita selesaikan dengan cara-cara Melayu, cara-cara musyawarah, karena beliau orang Melayu. Nah kalaupun beliau katakanlah menganggap kami dengan partai pengusung dengan jumlah kursi terbesar juga salah. Saya atas nama partai Demokrat meminta maaf kepada beliau,†ujarnya.
Jika partai Demokrat salah, menurut Husnizar, mungkin ia kurang bersilaturahmi, dan mengakui keterbatasan kemampuan politik partai Demokrat yang masih minim bila dibandingkan dengan Gubernur Kepri.
“Karena pak Gubernur ini kan gelarnya doktor, doktor komunikasi, saya ini cuma tamat SMA, diantara anggota DPRD inikan saya yang baru tamat SMA. Lulus kuliah pun baru kemarin,†ujarnya.
Ia mengharapkan, Gubernur Kepri dapat menjembatani permasalahan penetapan calon Wakil Gubernur Kepri, antara Panlih dan Partai Pengusung.
“Jadi memang begitulah tingkat mungkin kemampuan politik beliau yang tak sampai oleh kami, dan kami berharap kedepan beliau bisa menjembatani lagi masalah Wagub ini, tapi kalau tidak kami kembalikan ke masyarakat. Silahkan menilai, kita kembalikan kepada DPRD untuk menentukan sikap-sikap partai Demokrat,†ujarnya. (Antara)
Editor: Evy R. Syamsir
Komentar