Batam (Antara Kepri) - Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan sosialisasi percepatan realisasi investasi dengan mengangkat tema sistem perizinan terintegrasi secara elektronik dengan pelayanan perizinan online.
"Pemerintah telah meluncurkan paket kebijakan ekonomi yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan standar pelayanan perizinan berusaha yang efisien, mudah dan terintegrasi tanpa mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik," kata Anggota 5/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Bambang Purwanto, di Batam, Kamis.
Bambang mengatakan untuk mendukung program pemerintah tersebut pihaknya telah melaksanakan layanan perizinan secara online dan bertahap menuju sistem perizinan terintegrasi secara elektronik, salah satunya melalui Sistem Informasi Keluar Masuk Barang (SIKMB).
Melalui kegiatan sosialisasi ini, BP Batam ingin melakukan percepatan proses penerbitan perizinan berusaha sesuai dengan standar pelayanan, memberikan kepastian waktu dan biaya dalam proses perizinan dan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah melalui penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Kepulauan Riau, Pemkot dan BP Batam.(Antara)
Berita Terkait
BP Batam dukung realisasi pembangunan gerai premium
Jumat, 19 April 2024 12:04 Wib
Dubes Denmark: Batam punya indikator ekonomi yang impresif
Kamis, 18 April 2024 15:26 Wib
Batam jadi daerah dengan penyumbang investasi terbesar di Kepri
Selasa, 16 April 2024 20:13 Wib
Batam jadi daerah dengan penyumbang investasi terbesar di Kepulauan Riau
Selasa, 16 April 2024 14:56 Wib
KPK periksa Komisaris BTN tentang investasi di PT Taspen
Rabu, 3 April 2024 16:35 Wib
Realisasi Pendapatan Negara di Kepri hingga Februari mencapai Rp2 miliar
Senin, 1 April 2024 19:21 Wib
Rudi terima kunjungan Dubes Jepang
Sabtu, 30 Maret 2024 12:28 Wib
Rudi: Industri digital jadi mesin penggerak ekonomi baru
Kamis, 28 Maret 2024 13:22 Wib
Komentar