Tanjungpinang (Antara Kepri) - Kampanye hitam yang tengah marak di media sosial maupun lini masa di sejumlah ruang pembahasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tanjungpinang 2018, tidak efektif, kata Pengamat Politik Stisipol Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, Hendri Sanopaka.
"Ya kampanye hitam yang disebarkan melalui media sosial sebenarnya saat ini kurang efektif kalau dalam rangka Pilwako Tanjungpinang 2018, sebab kondisi saat ini publik sudah gerah dengan isu-isu yang disebarkan melalui media sosial," tambahnya, di Tanjungpinang, Jumat. (baca juga: Repdem Tanjungpinang menentang kampanye hitam)
Menurut Hendri, para netizen atau masyarakat dunia maya alias pengguna media sosial sudah cukup cerdas melihat mana yang info hoax dan yang benar.
Dari analisanya, perkembangan ruang perbincangan media sosial, seperti facebook di Tanjungpinang, para calon peserta Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang masih menggunakan sarana media sosial untuk menyampaikan pesan-pesan politik.
Terlebih menyosialisasikan paslon Pilkada dengan akun tak bertuan.
Hendri menilai justru jika pasangan calon menggunakan media sosial saat ini, menurutnya malah akan berbalik merugikan pasangan calon itu sendiri.
"Apalagi kalau pasangan calon itu menggunakan relawan-relawan buzzer. Akhirnya malah menimbulkan rasa tidak simpati publik," katanya.
Menurutnya kampanye hitam berupaya untuk menjatuhkan kredibilitas pasangan calon tertentu. Tapi bisa saja kampanye hitam itu justru dibuat sendiri oleh tim pasangan calon.
"Dengan tujuan untuk memperoleh simpati, dan seolah pasangan calon mereka itu teraniaya," ujarnya.
Gejolak perseteruan di media sosial mengenai dukung mendukung paslon kerap berdampak langsung dengan publik. Masyarakat pengguna medsos dapat dengan mudah ikut menyuarakan isu-isu yang belum diketahui kebenarannya, sehingga merubah persepsi mereka.
Terlebih isu tersebut dari para netizen yang mengaku sebagai pendukung dari salah satu paslon, namun belum diketahui kebenaran dari identitasnya.
"Oleh karena itu masyarakat harus lebih berhati-hati dalam menyikapi isu yang disebarkan melalui media sosial, atau media lainnya yang dipasang oleh pihak-pihak tertentu," ujarnya.
Di Tanjungpinang belum lama ini beredar sepanduk tak bertuan alias tidak memiliki izin pemasangan, bertuliskan "Wali Kota Baru" dengan huruf kapital. Spanduk ini tersebar di sejumlah lokasi di kota itu, dan viral di media sosial, hingga menjadi perbincangan netizen.
Menurut Hendri, kasus spanduk tanpa identitas itu bisa saja adalah upaya untuk mendiskreditkan salah satu pasangan calon.
Anggapan lain dalam analisanya, bisa saja ada yang melihat bahwa spanduk itu dibuat dan dipasang oleh pasangan calon yang belum pernah menjadi wali kota.
Anggapan lain dari dampak spanduk itu terpasang membentuk persepsi, spanduk itu sengaja dibuat oleh tim lawan setiap peserta Pilkada untuk mendiskreditkan pihak yang menjadi penantang.
"Agar masyarakat melihat pasangan calon penantang sangat ambisius untuk meraih kursi Wali Kota. Atau justru ada pihak lain yang tidak berpihak ke pasangan calon manapun, tapi hanya ingin membuat situasi politik Tanjungpinang menjadi kisruh," ujarnya.
Menurut Hendri, dampak dari kamanye hitam sepanduk tak bertuan itu beragam dan pada akhirnya akan membangun opini publik, sehingga masyarakat terpancing dan menimbulkan konflik horizontal di kalangan pendukung. Sementara pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut yang menuai hasilnya.
"Ya masyarakat harus hati-hati menyikapi spanduk seperti itu, karena tanpa identitas pemasangnya. Jangan sampai terjadi konflik. Dan ini perlu disikapi oleh penyelenggara pemilu khususnya panwaslu dan juga pihak kepolisian," ujarnya.
Hendri menilai dengan kondisi Tanjungpinang yang tidak begitu luas cakupan wilayahnya, maka kampanye atau sosialiasi bakal calon wali kota lebih efektif melalui rumah ke rumah, bukan di media sosial.
"'Door to door' menjadi lebih efektif untuk menyapa para pemilih, dan pemilih akan merasa punya kedekatan emosional jika didatangi langsung oleh pasangan calon," ujarnya.
Editor: Rusdianto
Komentar