"PP ini masih berlaku, hanya kewenangan pemberian WIUP dan IUP yang beralih dari kabupaten/kota ke provinsi," tegas Syam Daeng Rani kepada Antara, Minggu.
Hal ini disampaikannya terkait pernyataan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepri Amjon yang menyatakan bahwa penerbitan WIUP boleh tanpa rekomendasi bupati/walikota dalam waktu yang telah ditentukan sesuai dengan undang-undang tentang pemerintah daerah yang baru.
Ditambahkan Syam Daeng Rani, penegasan tersebut tertuang pada pasal 20 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
Begitu juga terkait pemberian WIUP mineral logam dan batubara, dalam Pasal 10, ayat (2) huruf (b) disebutkan, sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam atau batubara, gubernur harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari bupati/walikota. Dirinya ingin agar polemik yang berkembang di kalangan pengusaha pertambangan bahwa sejak terbitnya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka rekomendasi Bupati/Walikota tak diperlukan lagi dalam pemberian WIUP.
" Kalau ada kabupaten/kota yang merasa dirugikan oleh provinsi dalam hal prosedural perizinan ini, bisa saja melakukan gugatan hukum," jelasnya.
Dihubungi terpisah Bupati Lingga Alias Wello mengaku sependapat dengan pernyataan Syam Daeng, selama PP nomor 23 tahun 2010 itu belum dicabut, maka sebelum pemberian WIUP gubernur harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari bupati/walikota.
Untuk itu Awe kembali menegaskan dan meminta Gubernur Kepri Nurdin Basirun, menarik kembali seluruh WIUP tambang pasir darat yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepri di Kabupaten Lingga, tanpa rekomendasi bupati.
"Saya tidak anti investasi tambang, tapi harus melalui mekanisme dan mengikuti aturan yang berlaku. Rekomendasi ini penting untuk menjaga kesesuaian tata ruang, keseimbangan lingkungan dan aspek karakteristik budaya masyarakat berdasarkan kearifan lokal," katanya.
Ia mencontohkan beberapa pengalaman konflik masa lalu yang berdampak pada permasalahan hukum yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia terkait penerbitan WIUP tanpa rekomendasi bupati/walikota di kawasan hutan dan cagar budaya.
" Ada tiga hal yang harus diperhatikan, yakni dampak hukum, dampak sosial (konflik masyarakat) dan dampak kerusakan lingkungan. Semua ini hanya bisa diminimalisir, jika ada koordinasi dengan daerah pemilik wilayah," beber Awe. (Antara)
Editor : Edy R. Syamsir
Komentar