Pemkab Karimun surati gubernur terkait kuota impor

id kuota impor,karimun,beras

Pemkab Karimun surati gubernur terkait kuota impor

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM Karimun Muhammad Yosli (Antaranews Kepri/Rusdianto)

Provinsi perpanjangan tangan pusat, makanya kita berharap kepada provinsi untuk meneruskannya ke pusat
Karimun (Antaranews Kepri) - Pemerintah Kabupaten Karimun akan menyurati Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun terkait permintaan kuota impor beberapa komoditas terutama beras.

"Suratnya masih disiapkan, rencananya kita antar langsung ke provinsi," kata Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM Karimun Muhammad Yosli di Tanjung Balai Karimun, Kamis.

Muhammad Yosli mengatakan, ada beberapa poin yang akan dituangkan dalam surat tersebut yang intinya meminta kepada Pemerintah Provinsi Kepri agar menjembatani permintaan kuota impor beberapa komoditas kepada pemerintah pusat.

"Provinsi perpanjangan tangan pusat, makanya kita berharap kepada provinsi untuk meneruskannya ke pusat," ujarnya.

Permintaan agar Karimun mendapat kuota impor barang, terutama beras mencuat setelah Bupati Karimun Aunur Rafiq menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah distributor, termasuk aparat terkait beberapa waktu lalu.

Dalam rapat tersebut, para distributor mengeluhkan tingginya harga komoditas lokal, terutama beras setelah ditambah biaya angkut dari daerah penghasil di Pulau Jawa.

"Contohnya beras premium, harga dari distributor Rp12.000 sampai Rp13.000 per kilogram, sementara Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan sebesar Rp13.300/kg, inikan sudah tidak sesuai lagi, karena harga di tingkat eceran bisa mencapai Rp14.000/kg," kata dia.

Untuk itu, kata dia, pemerintah daerah meminta kepada pemerintah pusat agar membuka kran impor kebutuhan pokok, terutama beras dan gula.

"Begitu surat sudah siap, segera kami bawa langsung ke provinsi," katanya.

Sebelumnya, Bupati Karimun Aunur Rafiq mengharapkan agar pemerintah provinsi membicarakan masalah impor barang ke Kementerian Perdagangan.

"Saya akan menyurati gubernur agar bisa memfasilitasi kabupaten/kota agar masalah impor ini bisa dibicarakan di tingkat pusat, rapat dengan Kementerian Perdagangan," kata dia.

Aunur Rafiq mengatakan dengan ditutupnya kran impor sejak Juli 2017, tidak ada lagi aktivitas impor, semuanya melalui pasokan lokal yang berjalan tersendat-sendar disebabkan Karimun merupakan daerah perbatasan.

Baca juga: Karimun minta pemerintah pusat buka keran impor

"Tidak hanya beras atau gula pasir, buah-buahan, seperti anggur dan lainnya juga demikian. Harganya menjadi sangat mahal karena kita tidak bisa mengimpor langsung dari Singapura," kata dia.

Editor: Evy R Syamsir

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE