Gubernur Kepri temui menteri bahas impor beras

Karimun (Antaranews Kepri) - Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun mengaku telah menemui menteri membahas impor beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di beberapa kabupaten/kota menjelang bulan Ramadhan.

"Kalau bupati mau berkirim surat, saya malah sudah menemui menteri membahas soal itu," kata dia dalam kunjungan ke Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Minggu.

Baca juga: Pemkab Karimun surati gubernur terkait kuota impor

Nurdin Basirun mengatakan, kementerian belum memberikan jawaban terkait permintaan dibukanya kran impor komoditas, terutama beras untuk kebutuhan kabupaten/kota, salah satunya Kabupaten Karimun.

"Tidak gampang disetujui, Kementerian tentu akan mengkaji dulu," kata dia.

Untuk mengatasi permasalahan persediaan beras, dia mengatakan ada dua hal yang akan dilakukan, yaitu meminta kepada Bulog agar memastikan ketersediaan beras di pasaran.

Kemudian, dia berharap ada kebijakan yang bersifat kearifan lokal dengan memberikan kuota impor beras sebatas untuk kebutuhan masyarakat setempat, apalagi kebutuhan akan meningkat menjelang bulan Puasa dan Lebaran.

"Kita tunggu saja hasilnya, karena masalah ini sudah saya sampaikan ke menteri," katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM Karimun Muhammad Yosli mengaku sedang menyiapkan surat untuk dilayangkan kepada Pemerintah Provinsi Kepri terkait permasalahan beras.

"Rencana surat tersebut mau kita antar langsung ke provinsi," kata Yosli.

Muhammad Yosli mengatakan, berdasarkan rapat antara Bupati Karimun Aunur Rafiq bersama sejumlah distributor dan instansi beberapa waktu lalu, diputuskan untuk mengajukan impor beras kepada pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi.

Baca juga: Karimun minta pemerintah pusat buka keran impor

"Surat yang kita siapkan untuk provinsi tersebut berisikan permintaan agar provinsi memfasilitasi keinginan kita ke pemerintah pusat," katanya.

Menurut Yosli, persediaan beras memang masih aman dan tercukupi, namun harga beras, terutama beras premium dari daerah penghasil terlalu tinggi, sehingga harga di tingkat eceran melebih Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp13.300 per kilogram.

"Penyebabnya tingginya biaya distribusi dari daerah penghasil. Dengan diberinya kuota impor oleh pusat, kita berharap harga beras di pasaran bisa lebih murah," katanya.

Editor: Subagyo