Karimun (Antaranews Kepri) - Pemerintah Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, tidak menganggarkan dana bergulir untuk membantu permodalan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) karena pengembaliannya rawan macet.
"Kita tidak anggarkan, tapi pengembangan UMKM kita dorong dengan fokus pada pelatihan-pelatihan dan dialog seperti yang kita laksanakan bersama PT Timah beberapa waktu lalu," kata Bupati Karimun Aunur Rafiq di Tanjung Balai Karimun, Minggu.
Aunur Rafiq mengatakan dana bergulir untuk pelaku UMKM tidak dianggarkan dalam APBD disebabkan pengalaman beberapa tahun lalu, bahwa banyaknya dana yang digulirkan tidak dicicil atau dilunasi oleh pelaku UMKM.
"Bantuan berupa dana bergulir sangat riskan, terjadi kemacetan. Pengalaman traumatis yang membuat kita belum akan menganggarkan dana bergulir UMKM," kata dia.
Bupati menyebutkan pemerintah daerah tetap menganggarkan dana untuk pengembangan ekonomi masyarakat, tapi melalui program bantuan berdasarkan aspirasi dari kelompok masyarakat, seperti bantuan alat tangkap untuk nelayan dan lainnya.
"Jadi sifatnya bukan dana bergulir, tetapi bantuan berdasarkan aspirasi-aspirasi," ujarnya.
Kendati demikian, kata dia, pemerintah daerah mendorong perusahaan BUMN untuk meningkatkan pemberian pinjaman kepada pelaku UMKM, seperti kredit usaha rakyat (KUR) yang dialokasikan pemerintah pusat melalui perbankan, seperti BNI, Bank Mandiri atau BRI.
"Dari tiga bank itu, dana KUR atau kredit lunak yang sudah dikucurkan kepada pelaku UMKM mencapai Rp50 miliar, dan ditambah lagi PT Timah untuk triwulan pertama 2018, sudah Rp1,1 miliar. Ini terus kita dorong dengan membantu pelatihan-pelatihan sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran," kata dia.
Baca juga: PT Timah salurkan dana bergulir Rp1,2 miliar
Lebih lanjut dia mengatakan, pemerintah daerah juga mendorong pemberian pinjaman lunak kepada pelaku UMKM melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Karimun yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah.
BPR Karimun, menurut dia, sejak dia menjabat bupati masih dalam tahap pemulihan setelah beberapa waktu lalu tersangkut kasus kredit macet.
"Mudah-mudahan BPR sudah pulih dan dapat membantu pengembangan UMKM di tahun depan. Kita akan dorong agar BPR dapat melayani masyarakat dengan baik," kata dia.
Diketahui, Pemkab Karimun hampir 10 tahun tidak menganggarkan dana bergulir UMKM dalam APBD menyusul macetnya dana pinjaman tersebut dengan jumlah lebih dari Rp1 miliar .
Editor: Jo Seng Bie
Pemkab Karimun tidak anggarkan dana bergulir UMKM
Ilustrasi: Bupati Karimun Aunur Rafiq secara simbolis menyerahkan bantuan dana bergulir UMKM dari program kemitraan PT Timah di Wisma Timah, Prayun, Kecamatan Kundur Barat, Jumat (23/3). (Antaranews Kepri/Rusdianto)
Kita tidak anggarkan, tapi pengembangan UMKM kita dorong dengan fokus pada pelatihan-pelatihan dan dialog seperti yang kita laksanakan bersama PT Timah beberapa waktu lalu
Komentar