Komisi I: Palapa Ring Barat butuh regulasi

Tanjungpinang (Antaranews Kepri) - Komisi I DPR RI menyatakan proyek Palapa Ring Barat membutuhkan regulasi operasional meski kabel optik sudah dibentangkan dari Sumatera hingga Kalimantan.

"Masih membutuhkan regulasi operasional untuk memanfaatkan kabel optik ini," kata rombongan Komisi I DPR RI yang dipimpin Asril Hamzah saat melakukan kunjungan kerja untuk mengawasi pelaksanaan proyek nasional Palapa Ring di Kepri, Rabu.

Untuk memanfaatkan kabel fiber optik ini, dia meminta Kementerian Komunikasi dan Informasi segera menerbitkan regulasi untuk mengatur tarif dan operasional penggunaan Palapa Ring Barat ini.

Baca juga: Menkominfo tinjau gedung NOC di Natuna

"Penting itu sehingga pemanfaatannya menjadi terarah dan berdaya guna," ujar Asril yang berasal dari Fraksi Gerindra ini.

Pernyataan itu juga disampaikannya saat rapat dengar pendapat dengan Direktur Infrastruktur BP3TI dan Direktur PT Palapa Ring Barat di Data Center PT Moratel Indonesia.

Menurut Asril, orientasi terpenting dalam pelaksanaan proyek adalah peningkatan akses telekomunikasi dan informasi oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di pulau-pulau yang masih belum terlayani oleh operator seluler.

Akses komunikasi dan informasi yang mudah didapat masyarakat di pulau terdepan akan memberi efek positif, terutama dalam sektor ekonomi dan transportasi.

"Kami berharap ini akan meningkatkan akses masyarakat di pulau-pulau terluar, terpencil, dan tertinggal, baik dalam bidang komunikasi informasi maupun ekonomi," ucapnya.

Untuk itu, Asril menyarankan agar BP3 TI dan Kementerian Kominfo dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat, khususnya Dinas Kominfo Kepri sehingga aset nasional ini dapat terjaga dan termanfaatkan.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR Evita Nursanty mengharapkan proyek yang dibiayai melalui USO yang dikelola oleh BP3 TI jangan sampai mangkrak dan jadi proyek yang menghabiskan dana besar tetapi tidak terasa manfaatnya.

"Jangan sampai jadi proyek yang menimbulkan pertanyaan dan objek pemeriksaan BPK," kata Evita yang berasal dari Fraksi PDIP ini.

Evita mencontohkan program USO yang telah dilaksanakan periode lalu yang hingga sekarang mangkrak dan tidak memiki nilai kemanfaatan karena tidak dikelola dengan baik.

Editor: Rusdianto