Pemprov Kepri pertimbangkan laksanakan program rehabilitasi RTLH

Tanjungpinang (Antaranews Kepri) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempertimbangkan untuk melaksanakan kembali program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang sejak 2016 dihentikan.

Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Isdianto di Tanjungpinang, Selasa, mengatakan evaluasi terhadap program RTLH yang selama bertahun-tahun dilaksanakan di wilayah ini perlu dilakukan, sebelum pemerintah mengambil keputusan untuk melanjutkannya kembali.

"Kami melihat program itu berjalan baik selama ini di Kepri, tetapi kami harus melihat hasil evaluasi apakah layak dilaksanakan kembali atau tidak," ujarnya.

Isdianto mengatakan jika hasil evaluasi menyimpulkan program tersebut layak dilaksanakan, maka pemerintah juga akan melanjutkannya sesuai kemampuan anggaran.

Program tersebut dilaksanakan selama HM Sani menjabat sebagai Gubernur Kepri. Sani, abang kandung dari Isdianto ingin warga kurang mampu mendapat bantuan dari pemerintah.

Pemprov Kepri melaksanakan program ini melalui kebijakan yang dikenal 2:1, yaitu rumah yang diperbaiki Pemprov Kepri dua kali lipat lebih banyak dibanding kabupaten dan kota.

"Program RTLH ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat layak sentuhan dari pemerintah," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kepri, Sardison, mengatakan, program RTLH sejak tahun 2016 tidak dilaksanakan lagi. Salah satu alasannya adalah program yang sama juga sudah dilaksanakan pemerintah pusat.

"Program itu dilaksanakan atau tidak tergantung gubernur. Pasti ada pertimbangan kenapa tidak dilaksanakam lagi, salah satunya agar tidak tumpang tindih dengan program pusat," katanya.

Menurut dia, sesungguhnya warga kurang mampu membutuhkan bantuan perbaikan RTLH.

"Ada ribuan rumah yang sudah diperbaiki pemerintah," katanya.