Debat Pilkada Tanjungpinang bahas tiga topik

Tanjungpinang (Antaranews Kepri) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanjungpinang, Kepulauan Riau, menetapkan debat kandidat pilkada tahap pertama pada 22 April 2018 akan membahas tiga topik.

Ketua KPU Tanjungpinang, Robby Patria di Tanjungpinang, Rabu, menyatakan tiga topik pada debat pertama yaitu pendidikan, pelayanan publik dan pemerintahan, serta kebudayaan.

"Debat kandidat pilkada dilaksanakan sebanyak tiga kali. Debat kandidat pertama dilaksanakan di salah satu hotel di Tanjungpinang," katanya.

Robby mengatakan panelis dalam debat kandidat merupakan pakar di bidang kebijakan publik dan pemerintahan, kebudayaan, dan pendidikan.

Debat kandidat ini sebagai wadah peserta pilkada untuk mensosialisasikan program kerjanya. Kegiatan ini juga sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengetahui kemampuan dari pasangan nomor urut 1, Syahrul-Rahma dan pasangan nomor urut 2, Lis Darmansyah-Maya Suryanti.

"Kami berharap debat kandidat ini berlangsung secara tertib," ucapnya.

Terkait tahapan pilkada lainnya, Robby menjelaskan pihaknya saat ini dalam proses menyelesaikan persiapan menjelang penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Tanjungpinang 2018.

"Insya Allah 19 April 2018 akan kami tetapkan DPT Pilkada Tanjungpinang untuk proses pemesanan logistik pilkada," ujarnya.

Setelah penetapan DPT tersebut, ia mengatakan KPU Tanjungpinang segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk pengadaan surat suara, tinta, hologram dan formulir untuk keperluan kebutuhan Pilkada.

"DPT Pilkada Tanjungpinang ini menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2019," katanya.

Robby meminta pemerintah membantu KPU untuk mendorong warga merekam data KTP elektronik. Karena hanya dengan surat keterangan atau KTP elektronik itu mereka dapat menyalurkan hak suaranya.

"Tanpa surat keterangan maupun KTP elektronik, tidak diperkenankan," katanya.

Penjabat Wali Kota Tanjungpinang, Raja Ariza mengatakan pihaknya segera membahas usulan KPU agar warga yang belum rekam segera merekam.

Menurut dia, Pilkada Tanjungpinang 2018 masih berjalan dengan tertib, walaupun di media sosial sedikit agak ramai.

"Hal itu wajar wajar saja. Kami akan bantu KPU meningkatkan partisipasi pemilih dengan kegiatan sosialisasi yang bisa mendorong warga untuk menggunakan hak pilih," katanya.

Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, Ahmad Harry berharap seluruh pihak menjaga pelaksanaan pilkada dengan baik.

"Kasus pelanggaran pilkada sudah diatur oleh undang-undang. Ada waktunya (diproses secara hukum). Sejauh ini belum ada kasus yang sampai ke Gakumdu untuk diproses lebih lanjut," ujarnya.