Investasi Batam terbentur kepastian hukum

Batam (Antaranews Kepri) - Wakil Wali Kota Batam Kepualuan Riau, Amsakar Achmad menyatakan realisasi investasi di kota itu terbentur dengan tidak adanya kepastian hukum.

"Yang tetap kami hadapi antara lain tentang kepastian hukum," kata Wakil Wali Kota di sela-sela Rapat Koordinasi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia di Batam, Kepulauan Riau.

Amsakar mengatakan, hal itu disampaikannya dalam rapat koordinasi itu bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.

Setiap pengusaha, yang baru mau berinvestasi maupun yang sudah menanamkan modalnya di Batam selalu menanyakan kepastian hukum.

"Kepastian hukum bagaimana, transformasi Batam dari FTZ (Free Trade Zone) ke KEK (Kawasan Ekonomi Khusus). Pengusaha menunggu itu," kata dia.

Ia meminta Kemenko Perekonomian menetapkan dan menjelaskan status Batam, demi kepastian hukum.

Pertumbuhan investasi Batam belum terlalu dirasakan, padahal pemerintah daerah bersama Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam telah melakukan berbagai upaya untuk menarik investor.

"Saya sampaikan dalam rapat ada beberapa kemudahan, yaitu kebijakan KLIK, setelah itu di Batam ada Mal Pelayanan Publik yang mengintegrasikan berbagai perizinan," kata dia.

Pemkot telah melakukan banyak hal, namun tetap membutuhkan kepastian hukum agar pengusaha nyaman dan merasa aman.

Ia optimis, status Batam jelas, maka investor akan masuk untuk menanamkan modal di kota yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia itu.

"Kami berupaya betul agar kota memilki daya tarik investasi. Kapan langkah KEK dikonkritkan, karena kalau jadi KEK, semua jadi, pasti," kata dia.

Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution yang ditemui usai konfrensi pers, menolak memberikan jawaban terkait KEK Batam.

"Nanti saja," kata dia.