Aktivis pidanakan perusahaan perusak bakau Tanjungpinang

id Aliansi Masyarakat peduli mangrove,pidana,perusahaan,pohon bakau

Ganti kerugian daerah akibat pembabatan pohon bakau tersebut, dan tanam kembali pohon bakau yang telah dibabat habis. Kami juga akan mempidanakan pelakunya
Tanjungpinang (Antaranews Kepri) - Aktivis yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Mangrove dan Pesisir siap mempidanakan PT TBJ perusahaan yang membabat ribuan pohon bakau di Sungai Carang, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

Anggota Aliansi Masyarakat Peduli Mangrove dan Pesisir Ardiansyah, di Tanjungpinang, Selasa, mengatakan pihak perusahaan harus menghentikan aktivitas yang merugikan masyarakat dan daerah tersebut serta menanam kembali bibit pohon bakau.

"Ganti kerugian daerah akibat pembabatan pohon bakau tersebut, dan tanam kembali pohon bakau yang telah dibabat habis. Kami juga akan mempidanakan pelakunya," kata Ardiansyah.

Berdasarkan data yang dimiliki Aliansi Masyarakat Peduli Mangrove dan Pesisir, pohon bakau dibabat PT TBJ pada Maret 2018. PT TBJ membabat pohon bakau di lahan seluas 3,5 hektare.

Pembabatan pohon bakau itu mencuat, sehingga menimbulkan reaksi dari sejumlah pihak. Apalagi pembabatan hutan itu berdekatan dengan lokasi cagar budaya. Aliansi Masyarakat Peduli Mangrove dan Pesisir pun menggelar aksi demonstrasi di lokasi pembabatan pohon bakau tersebut.

Aksi protes warga pun disambut DPRD Tanjungpinang yang sebelumnya tidak mengetahui permasalahan itu. DPRD Tanjungpinang kemudian menggelar rapat dengar pendapat.

Dalam rapat tersebut, diperoleh informasi bahwa perusahaan itu sudah mengantongi rekomendasi dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumbar. Berdasarkan surat itu, kemudian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tanjungpinang mengeluarkan rekomendasi.

"Aneh juga Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumbar memberikan surat. Jadi aksi pembabatan pohon bakau itu berbekal surat itu, dan surat rekomendasi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tanjungpinang. Padahal dalam rapat itu, ditegaskan Reni Yusneli (Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tanjungpinang) bahwa yang diberikan surat rekomendasi, bukan surat izin," katanya lagi.

Dalam rapat dengar pendapat itu, belum diketahui apakah pihak perusahaan yang kabarnya akan membangun tempat wisata tersebut sudah memiliki dokumen Analisa Mengenai Dalam Lingkungan (Amdal). Padahal sampai sekarang juga belum ada Amdal yang ditimbulkan akibat pembabatan pohon bakau tersebut.

"Sampai sekarang kami belum melihat dokumen perencanaan pembangunan tempat pariwisata di kawasan itu," ujarnya.

Ardiansyah mengemukakan DPRD Tanjungpinang akan menindaklanjuti permasalahan tersebut.

Mereka akan membawa lima utusan Aliansi Masyarakat Peduli Mangrove dan Pesisir menemui pihak Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

"Kami berharap pemerintah mendukung upaya penyelamatan pohon bakau yang memiliki banyak manfaat dalam kehidupan masyarakat," ujarnya pula.
Pewarta :
Editor: Rusdianto Syafruddin
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar