Kecamatan Durai Karimun masuk Lokpri pengembangan perbatasan

id Kecamatan Durai ,Karimun,Lokasi prioritas ,Lokpri,Pengembangan daerah perbatasan

Kecamatan Durai Karimun masuk Lokpri pengembangan perbatasan

Bupati Karimun Aunur Rafiq dalam acara Focus Group Discussion dengan pejabat Kementerian Desa di Kantor Bupati Karimun, Senin (23/4). (Antaranews Kepri/Rusdianto)

Karimun (Antaranews Kepri) - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau dalam program Lokasi Prioritas Pengembangan Daerah Perbatasan.

"Bersyukur Kecamatan Durai sudah masuk Lokasi Prioritas (Lokpri) Pengembangan Daerah Perbatasan. Sebelumnya 10 kecamatan lain juga sudah masuk Lokpri," kata Bupati Karimun Aunur Rafiq di Tanjung Balai Karimun, Minggu.

Baca juga: 10 kecamatan Karimun masuk program lokasi prioritas

Ke-10 kecamatan lain yang masuk Lokpri adalah Kecamatan Karimun, Meral, Tebing, Meral Barat, Buru, Kundur, Kundur Utara, Ungar, Moro dan Kecamatan Belat.

Penetapan Lokpri untuk 11 kecamatan tersebut diharapkan dapat mendorong pembangunan di Kabupaten Karimun sebagai salah satu daerah terdepan dan terluar NKRI.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur di 11 kecamatan tersebut membutuhkan dukungan penganggaran dari pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

"Kita juga sudah mengalokasikan anggaran dari APBD sebesar 10 persen dari total dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat," kata dia.

Dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan.

Salah satu bantuan yang disalurkan pemerintah pusat untuk kecamatan yang masuk Lokpri, kata dia, adalah bantuan bus sekolah.

"10 kecamatan selain Durai sudah positif mendapat bantuan bus sekolah. Kita berharap Kecamatan Durai segera mendapatkan bantuan serupa," ujarnya.

Bus sekolah tersebut akan dikelola secara swadaya oleh masyarakat setempat melalui Badan Usaha Milik Desa, dan tidak termasuk aset pemerintah.

Terkait belum masuknya Kecamatan Kundur Barat dalam Lokpri Pengembangan Daerah Perbatasan, bupati berharap kepada Kementerian Desa juga menetapkan kecamatan tersebut dalam program tersebut.

"Kecamatan Kundur Barat satu-satunya kecamatan yang belum masuk Lokpri. Kita juga tidak tahu apa alasannya tidak dimasukkan dalam Lokpri," kata dia.

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE