Kemenko Kemaritiman diminta sosialisasikan penutupan pelabuhan rakyat

Batam (Antaranews Kepri) - Badan Pengusahaan (BP) Batam meminta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang menetap di pelabuhan-pelabuban rakyat (Pelra)

"Menko Maritim mau memberlakukan atau mengontrol pelabuhan-pelabuhan di Batam sehingga aksesnya tidak terlalu banyak," kata Deputi III BP Batam, Dwi Eko Winaryo, di Batam, Kamis.

Dwi mengatakan tidak memungkinkan jika seluruh pelabuhan rakyat dijaga oleh pihak Bea Cukai karena jumlah sumber daya manusianya terbatas.

Karena itu, Kemenko Kemaritiman akan menutup dan hanya difokuskan ke beberapa kawasan saja yang ditetapkan sebagai pelabuhan rakyat.

"Dalam rapat kemarin, saya coba mengingatkan kembali ke temen-temen Kemenko Kemaritiman agar melakukan sosialisasi terlebih dahulu," kata Dwi.

Dwi menambahkan sosialisasi merupakan sesuatu yang mutlak sebelum melakukan penutupan. Karena, kata Dwi, banyak pelabuhan kecil-kecil di Batam menjadi penunjang kegiatan ekonomi masyarakat Batam.

Saat ini, kata Dwi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama instansi terkait yaitu Badan Pengusahaan Batam, Lanal Kota Batam, Pol Airud Polda Kepri serta Bea dan Cukai melakukan pendataan terkait jumlah pelabuhan rakyat.

"Jumlahnya berbeda-beda dari kepolisian dan Lanal bilang ada seratusan, Bea Cukai bilang ada 82 dan Kemenhub mendata ada beberapa," ujar Dwi.

Perbedaan data tersebut, kata Dwi, dikarenakan adanya cara pandang yang berbeda dari masing-masing instansi tersebut mengenai ciri dari pelabuhan rakyat.

Pihaknya berharap nantinya ada persamaan data dari instansi-instansi terkait mengenai jumlah Pelra di Kota Batam.

"BP Batam siap untuk bisa memberikan informasi yang dibutuhkan agar datanya sama," ujar Dwi.

Namun, lanjut Dwi, belum ada kajian terkait jumlah pelabuhan rakyat yang akan tetap dibuka. Dwi mengatakan penataan pelabuhan rakyat akan dilakukan oleh Kemenhub.

"Kalau BP Batam tinggal ikut saja mana saja yang ditetapkan sebagai pelabuhan oleh Kemenhub," ujar Dwi.

Sebelumnya Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan 70 pelabuhan tidak resmi di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau akan ditutup. 

Luhut mengatakan di Batam harus ada pelabuhan yang betul-betul mumpuni sehingga bisa bersaing dengan pelabuhan di Singapura. Sehingga nantinya ada satu pelabuhan yang dipusatkan khusus untuk dalam negeri dan satu lagi internasional. 

Menurut Luhut, Gubernur Provinsi Kepri Nurdin Basirun akan membuat studi kelayakan area mana di wilayah Kepri yang cocok untuk dijadikan pelabuhan. 

Gunernur Kepri Nurdin Basirun mengatakan pihaknya menawarkan kepada Menko Kemaritiman untuk membangun pelabuhan di Tanjungsauh. Menurut Nurdin pelabuhan Batuampar saat ini sudah sangat sulit untuk dikembangkan.

Nurdin mengaku diminta Menko Kemaritiman untuk membuat studi kelayakan secara profesional oleh ahli pelabuhan dunia dan yang ditawarkan adalah ahli pelabuhan yang pernah mengelola pelabuhan di Shanghai. 

Sementara Pulau Tolop yang pernah didatangi Nurdin bersama Menko Kemaritiman dinilai tidak cocok untuk kapal berukuran besar dan lokasi tersebut merupakan alur pelayaran. 

Menurut Nurdin ada beberapa titik yang disampaikannya salah satunya di Pulau Galang.(Antara)