Sinergitas untuk menjaga Pilkada Tanjungpinang yang kondusif

id pilkada tanjung pinang,pemilu serentak 2018,anugerah jurnalistik polri 2018

Kapolres Tanjungpinang, AKBP Ucok Lasdin Silalahi saat masih memegang tongkat komando di Lingga (Antaranews Kepri/Nurjali)

Rumus dan strateginya dapat diredam dengan teori Community Policing dan Democracy Policing, yang mengangkat tagline Promoter, yakni Profesional, Modern dan Terpercaya sesuai perintah bapak Kapolri Jenderal Tito Karnavian,
Tanjungpinang (Antaranews Kepri) - Banyak pihak tidak menepis bila Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang 27 Juni 2018 termasuk pemilu yang paling rawan terjadinya gesekan.

Alasannya karena peserta pada pemilihan umum kepala daerah di kota Gurindam 12 ini hanya diikuti dua pasangan calon yang berasal dari incubment, atau tepatnya pertarungan politik antara mantan Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode 2013-2018.

Pertarungan politik terseksi sepanjang sejarah perpolitikan di ibu kota Kepulauan Riau itu juga semakin menguat, terlebih kedua pasangan calon Wali Kota Syahrul merupakan Ketua DPD Partai Gerindra Kepulauan Riau , dan Lis Darmansyah yang hingga kini masih menjabat sebagai Sekertaris DPD PDI Perjuangan Kepri. Ditambah lagi, pemilu serentak yang digelar berbagai daerah di seluruh penjuru nusantara pada tahun 2018 ini merupakan satu-satunya yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam hal ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dituntut untuk mampu menjaga netralitas dalam mencegah konflik serta mengawal pesta demokrasi pemilihan umum kepala daerah yang aman dan damai, sebagaimana yang diamanatkan undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri, Komjen Luthfi Lubihanto dalam rilis yang diturunkan menyebutkan bahwa Pilkada Tanjungpinang berada pada posisi kedua daerah terawan terjadinya konflik bersama lima kota lain di Indonesia.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Tanjungpinang, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Ucok Lasdin Silalahi kepada Antara mengatakan telah menjalankan berbagai strategi untuk menjadikan Pilkada Tanjungpinang sebagai percontohan pemilu di pintu gerbang perbatasan Indonesia.

Strategi yang diterapkan oleh Polres Tanjungpinang itu kata Ucok sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah dipedomankan oleh Polri. Dengan mengusung tagline Pilkada Damai Tanpa Hoax dan Sara, Kapolres Tanjungpinang beserta jajaran sudah melakukan upaya deteksi dini untuk meredam kerawanan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang untuk periode 2018-2023 mendatang.

"Agar nanti menjelang tahapan pelaksanaan kampanye akbar kedua paslon berjalan kondusif," kata Ucok.

Polres Tanjungpinang lanjut Ucok juga sudah melakukan pemetaan tentang potensi-potensi kerawanan pelanggaran Pilkada di Kota Tanjungpinang, salah satunya dengan menjalin komunikasi secara intens kepada penyelenggara pemilu seperti Panwaslu dan juga KPU Kota Tanjungpinang.

"Komunikasi dengan semua stakeholder secara intens kita lakukan mulai dari tingkatan terbawah sekalipun," ucap Ucok yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Lingga.

Ucok pun tak menampik jika hawa perpolitikan di ibu kota Kepulauan Riau itu tidak mengalami konflik. Seperti salah satu kondisi ketegangan yang sempat terjadi antar elit parpol yang saling menuding akan proses pengunduran diri salah satu paslon yang dinilai lamban di proses oleh pemerintah setempat, sehingga menimbulkan kecurigaan adanya keberpihakan dalam proses penerbitan rekomendasi pengunduran diri tersebut.

Kemudian, sempat terjadi adanya dugaan tindak kriminalitas terhadap panitia pengawas pemilu ditingkat Kecamatan yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, yang ingin membuat Pilkada Tanjungpinang menjadi tidak aman. Namun beberapa isu dan kejadian tersebut lanjut Kapolres Tanjungpinang dapat diredam cepat oleh pihak kepolisian, sehingga konflik tersebut tidak berlarut-larut.

"Rumus dan strateginya dapat diredam dengan teori Community Policing dan Democracy Policing, yang mengangkat tagline Promoter, yakni Profesional, Modern dan Terpercaya sesuai perintah bapak Kapolri Jenderal Tito Karnavian," tuturnya tegas.
 
AKBP Ucok Lasdin Silalahi tengah berinteraksi dengan Komandan Lanal Dabosingkep, Letkol (P) Agus Yudho Kristanto. (Antaranews Kepri/Nurjali)
TNI-Polri
Konsep Community Policing dalam menekan konflik yang bisa saja terjadi pada kerawanan Pilkada Tanjungpinang yaitu dengan melakukan pendekatan secara intens terhadap bidang-bidang yang bertugas dilingkungan terbawah pada pemerintahan yakni RT dan RW.

Community Policing kata Kapolres Tanjungpinang adalah Polisi Masyarakat. Polisi Masyarakat kata Kapolres akan menjadikan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) yang memiliki tugas ditingkat desa dan kelurahan hingga RT dan RW itu dengan menjalankan fungsi Pre-emtif dari Kepolisian. Seperti keterlibatan masyakat dalam menjaga dan mengawal pilkada Tanjungpinang dari sisi keamanan serta pengamanannya.

Untuk menjalankan fungsi pengamanan dan tindakan Pre-emtif tersebut, Kepolisian juga menjalankan sinergitasnya dengan TNI.

"Jika di Kepolisian memiliki Bhabinkamtibmas maka di TNI dikenal dengan nama Bintara Pembina Desa (Babinsa), sehingga sinergitas antara Bhabinkamtibmas dan Babinsa ini juga dibutuhkan dalam pengamanan Pilkada," kata dia.

TNI menurut Kapolres Tanjungpinang memiliki kemampuan teritorial yang cukup terlatih, sehingga berbagai kondisi potensi konflik dibawah dapat diredam dengan sinergitas keduanya.

Sinergitas pengamanan ini menurutnya akan terus dilakukan hingga hari pencoblosan nanti, dan hingga pada penghitungan akhir serta berbagai kondisi pengamanan dan pencegahan konflik kemudian hari.

Terlebih, Baru-baru ini kedua pasangan calon pada Pilkada Tanjupinang juga membatalkan kampanye akbar yang dinilai akan banyak menghabiskan energi dan biaya, serta dirasa akan melibatkan banyak pengerahan masa itu akan menjadikan Pilkada di Kota Gurindam negeri berpantun lebih menekankan terhadap sosialisasi langsung kepada konstituen. untuk itu, penekanan petugas Kepolisian dilapangan akan lebih dimaksimalkan lagi, baik dari informasi sekecil apapun yang berpotensi menimbulkan konflik antar kedua pendukung akan dideteksi sedini mungkin oleh petugas dilapangan.

"Tanjungpinang ini unik, meskipun masyarakatnya cukup Heterogen namun adat dan budaya disini masih dijunjung tinggi. Isu-isu kebudayaan juga masih menjadi tagline utama," ucapnya.

KPU dan Panwaslu
Ketua KPU Kota Tanjungpinang, Robby Patria mengaku hubungan antara Kepolisian dengan KPU saat ini berjalan cukup komunikatif dalam beberapa kegiatan yang digelar pihaknya, Polres Tanjungpinang selalu berada di garda terdepan dalam pengamanan dan menjamin pelaksanaan Pilkada di Kota Tanjungpinang ini berjalan kondusif.

"Dari sisi Polri sudah sangat membantu, namun dalam pelaksanaan dilapangan justru kita mengalami kendala dari minimnya publikasi media tentang pergerakan kedua paslon," kata Robby.

Kondisi ini lanjut Robby dapat menjadi masalah KPU untuk menjamin bahwa pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang dapat berjalan efektif dengan tingkat Golput atau masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya menjadi sedikit, karena tolak ukur keberhasilan dari pemilu adalah tingginya penggunaan hak pilih bagi masyarakat.

"Dengan waktu yang masih tersisa ini kami berharap agar permasalahan ini dapat teratasi, sehingga pemilih pada pilkada mendatang menempuh angka yang terbaik," tuturnya.

Ketua Panwaslu Kota Tanjungpinang Maryamah menambahkan, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan laporan adanya pelanggaran-pelanggaran yang fatal, atau pelanggaran berat pada Pilkada Tanjungpinang. Namun untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya sudah melakukan berbagai pemetaan tingkat kerawanan terjadinya pelanggaran pemilu ditiap-tiap TPS yang ada di Tanjungpinang.(Antara)
Pewarta :
Editor: Danna Tampi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar