Sekolah swasta diminta berikan keringanan biaya

Batam (Antaranews Kepri) - Para pemilik sekolah swasta baik SD dan SMP di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau diminta memberikan keringanan biaya bagi calon siswa kurang mampu yang akan menimba ilmu di sekolah tersebut.

"Dalam acara-acara tertentu dan berkunjung ke sekolah swasta, kita selalu mengimbau agar mereka memperhatikan siswa kurang mampu dengan diberikan keringanan biaya uang sekolah sebesar 10 persen," kata pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan, di Batam, Kamis.

Hendri mengatakan saat ini SMPN di Kota Batam ada 57 sekolah, sementara SDN 144 sekolah. Sedangkan SMP swasta 87 sekolah dan SD swasta ada 200 sekolah. 

"Jumlah sekolah negeri di Batam hanya 40 persen dibanding sekolah swasta, jadi sekolah swasta yang paling banyak bisa menampung siswa," ujar Hendri.   

Menurut Hendri saat ini jumlah pelajar tingkat SD ke SMP mencapai 19 ribu orang. Jumlah tersebut kata Hendri, tidak bisa hanya ditampung oleh sekolah negeri saja. Namun harus ada orang tua yang mau memasukkan anaknya ke sekolah swasta. 

Sementara untuk kapasitas daya tampung per ruang belajar kata Hendri, pihaknya mengikuti Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 yang merupakan perubahan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017.

Dalam Permendikbud Nomor 14 tahun 2018 kata Hendri tidak menyebutkan ketentuan mengenai jumlah siswa per ruang belajar. Berbeda dengan Permendikbud NOmor 17 Tahun 2017 yang menyatakan jumlah siswa SD dalam satu ruangan harus 36 orang dan SMP 32 orang. 

"Kita mengambil kebijakan tidak terlalu jauh dari Permendikbud 2017 dan tidak terlalu tinggi jumlahnya, jadi kami ambil di posisi tengah-tengah," ujar Hendri.

Hal itu dilakukan kata Hendri dengan harapan para orang tua paham jika tidak semua anak didik bisa diterima di sekolah negeri. 

"Jadi kalau seandainya banyak siswa yang tidak terampung di sekolah negeri, kita berharap mereka bisa tertampung di sekolah swasta," papar Hendri. 

Sehingga lanjut Hendri, tidak ada lagi laporan sekolah swasta tutup karena kekurangan siswa.(Antara)

Baca juga: Ombudsman: 10 sekolah rawan kecurangan