DPD dorong pemerintah subsidi sekolah swasta

Batam (Antaranews Kepri) - Anggota DPD RI, Hardi Selamat Hood mendorong pemerintah daerah menyubsidi sekolah swasta agar bisa memberikan pendidikan bermutu yang terjangkau bagi masyarakat.

"Ini untuk mengatasi masalah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru. Agar masyarakat mau bersekolah di swasta," kata Hardi melalui sambungan telepon di Batam, Kepulauan Riau, Sabtu.

Pelaksanaan PPDB selalu meninggalkan masalah setiap tahunnya. Banyak masyarakat yang protes karena anaknya tidak diterima di sekolah negeri yang memang jumlahnya terbatas. Sementara sekolah swasta banyak kekurangan murid.

Semestinya, bila daya tampung sekolah memadai, jika masyarakat mau menyekolahkan anaknya di swasta. Sayangnya, banyak masyarakat yang tidak senang bersekolah di swasta.

Menurut dia, ada beberapa hal yang menyebabkan masyarakat enggan menyekolahkan anaknya di swasta, di antaranya biaya yang mahal dan kualitas pendidikan yang tidak baik dibanding negeri. Karenanya, kata dia, pemerintah harus merangkul swasta, termasuk memberikan subsidi sekaligus pengawasan kualitas yang ketat kepada sekolah-sekolah swasta tertentu.

"Dan ada `mindset` kalau negeri itu lebih baik. Karenya `mindset` ini harus diubah. Pemda bekerja sama dengan swasta. Berikan kemudahan bagi masyarakat untuk bersekolah di sawsta. Anak yang tidak mampu digratiskan," kata dia.

Senator asal Kepri tidak menyepakati dengan pemikiran, warga miskin lebih berhak bersekolah di negeri. Karena sesungguhnya bersekolah di negeri adalah hak semua warga negara, tidak hanya warga miskin.

Semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak.

"Ini bukan persoalan mampu, karena ini hak warga negara. Orang mampu bayar pajak, orang tidak mampu tidak bayar pajak, apakah itu adil," kata dia.

Sekolah bukan hanya persoalan mampu membayar, namun kualitas pendidikan dan kenyamanan lingkungan.

Ia menilai carut marut pelaksanaan PPDB akibat minimnya sarana dan prasarana pendidikan.

"Akibat tidak diperhatikannya sekolah swasta untuk men-`support` sekolah negeri. Ini sangat tidak baik bagi pendidikan dasar," kata dia.