Bupati Karimun minta kepala desa aktif berkomunikasi

Karimun (Antaranews.Kepri) - Bupati Karimun, Kepulauan Riau, Aunur Rafiq meminta kepada para kepala desa agar aktif membangun komunikasi dengan kepala daerah dan semua pihak terkait guna menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan di desa.

"Kades harus aktif berkomunikasi dengan saya, dengan OPD dan semua pihak. Tidak ada batasan lagi, jangan sungkan menyampaikan masalah yang terjadi," kata dia di Tanjung Balai Karimun, Senin.

Aunur Rafiq mengatakan hal itu terkait banyaknya persoalan pembangunan di desa yang tidak diketahuinya, salah satunya di beberapa desa di Kecamatan Moro.

Dalam kunjungannya ke Pulau Moro, bupati mengaku menemukan berbagai permasalahan, seperti pos kesehatan yang rusak yang menyebabkan petugas kesehatan terpaksa datang ke rumah warga untuk pelayanan kesehatan.

Terkait pos kesehatan yang rusak tersebut, menurut dia, pemerintah daerah segera melakukan perbaikan agar segera bisa digunakan dengan baik.

Dalam tinjauannya ke Pulau Moro, dia juga menemukan belum ada fasilitas olahraga pada SDN 011 Moro, dan adanya kerusakan pada sarana olahraga stadion mini Pulau Moro.

"Nanti akan kita pasang paving blok di sekolah tersebut, dan kita buatkan sarana olahraganya. Sedangkan stadion mini yang rusak akan kita perbaiki," ujarnya.

Selain berkunjung ke Pulau Moro, Aunur Rafiq juga berkunjung ke Desa Jang sekaligus melepas kegiatan lomba sampan layar di desa tersebut.

Selanjutnya, dia juga berkunjung ke Tanjung Judah, Desa Keban, Kecamatan Moro dan berdialog dengan masyarakat terkait berbagai permasalahan pembangunan.

Dalam dialog tersebut, masyarakat menyampaikan permintaan pemerintah daerah membangun jembatan yang menghubungkan desa mereka dengan Desa Keban sehingga bisa membantu anak-anak yang ingin sekolah, yang selama ini menyeberang menggunakan pompong (kapal motor kecil).

"Untuk jembatan masih akan kita kaji dulu karena anggarannya sangat besar, sekitar Rp30 miliar," ujar Aunur Rafiq. 

Bupati mengatakan berbagai aspirasi dan persoalan pembangunan tersebut seharusnya sudah disampaikan kepala desa sehingga dapat segera dicarikan solusinya.

Kepala desa, menurut dia, memang memiliki otoritas untuk mengelola desa dengan menggunakan dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat.

Namun demikian, tidak semua kegiatan pembangunan dapat dibangun dengan dana desa, sehingga harus didukung dengan dana APBD.

"Kita terus menganggarkan dana untuk pembangunan desa berdasarkan skala prioritas, dan tentunya dilakukan secara bertahap," ujarnya. (Antara)