Bawaslu evaluasi pilkada 2018

Tanjungpinang (Antaranews Kepri) - Badan Pengawas Pemilu Kota Tanjungpinang menghadiri Rapat Kerja Nasional Evaluasi Pilkada 2018 di Kota Manado, Sulawesi Utara, untuk meningkatkan kinerja pengawasan pada Pemilu 2019.

Ketua Bawaslu Tanjungpinang Muhamad Zaiji yang dihubungi Antara di Tanjungpinang, Senin, mengatakan, rakornas yang dihadiri Komisioner Bawaslu kabupaten dan kota dari 171 daerah ini bertujuan mengidentifikasi berbagai permasalahan selama Pilkada 2018, yang dapat dimanfaatkan untuk penguatan pengawasan Pemilu 2019.

"Rakornas ini untuk mengukur tingkat kemampuan kinerja Bawaslu, serta guna mendapatkan masukan dari `stakeholder` dan berbagai lembaga negara untuk menyongsong Pemilu 2019," katanya.

Menurut dia, Rakornas Evaluasi Pilkada 2018 membuahkan hasil positif. Bawaslu Tanjungpinang mendapat pengetahuan tentang motivasi, antisipasi, strategi dan penguatan jajaran kelembagaan Bawaslu daerah dalam menghadapi Pemilu 2019.

Zaini yang juga Koordinator Divisi Pencegahan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Tanjungpinang mengatakan, Pilkada 2018 Kota Tanjungpinang berlangsung relatif aman, damai, lancar, dan tidak ada pemilihan ulang.

Pilkada berlangsung sukses berkat dukungan semua pihak, terutama pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat.

"Kami telah membuat laporan hasil pengawasan pilkada dalam sebuah kompilasi, yang diserahkan ke Bawaslu Kepri," ujarnya.

Rakornas tersebut juga membahas lebih terperinci terkait identifikasi tantangan, permasalahan dan kerawanan Pemilu 2019. Bawaslu RI memerintahkan kepada Bawaslu daerah untuk melakukan pencermatan dan penyempurnaan kembali terhadap Daftar Pemilih Tetap agar tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari.?

"Termasuk Bawaslu Tanjungpinang melakukan pencermatan DPT, sudah berkoordinasi, untuk dilakukan penyempurnaan oleh KPU," katanya.

Dalam rakornas itu Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, Indonesia sudah 3 kali menggelar pilkada serentak, tahun 2015, 2017 dan terakhir 2018.

"Secara umum Pilkada 2018 berhasil, aman dan damai, sebagian kepala daerah provinsi sudah dilantik. Tetapi masih juga menyisakan dua daerah yang belum selesai," kata Abhan.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyisakan Kabupaten Sampang harus dilakukan pemungutan ulang di seluruh TPS. Kemudian, di Kabupaten Timor Tengah Selatan, sesuai putusan MK harus melakukan perhitungan suara ulang.

"Evaluasi sangat penting terkait pelaksanaan Pilkada 2018," katanya.

Menurut dia, persoalan daftar pemilih tetap penting dievaluasi sebab MK memutuskan pemungutan suara ulang.

"Ini kontekstual dihadapkan pada tahapan pemilu 2019, Penetapan DPT, masih ada masalah di DPT 2019. ? ? Tantangan kita memastikan tahapan awal DPT itu valid, jika tidak valid jadi persoalan, area pemungutan, logisitik dan sebagainya," katanya.

Tahun ini dalam pelaksanaan Pemilu 2019, Bawaslu menyiapkan indeks kerawanan.

"Kami akan petakan, sebagai `early warning`, data dan strategi pengawasan pemilu 2019," ujarnya.

Di Pilkada 2018, dari jumlah kabupaten/kota cukup signifikan, dilaksanakan di 171 daerah, DPT berjumlah 151 juta pemilih. DPT Pemilu 2019 sebanyak 185 juta.

"Artinya sangat signifikan, pilkada 2018 itu rasa Pemilu hampir 80 pemilih," sebutnya

Evaluasi Bawaslu adalah bagaimana, penanganan pelanggaran, pengawasan pelanggaran terjadi di pilkada serentak dikomparasikan di 2019.