Polda Kepri tangkap dua kapal ikan asing

id Polda kepri

Personel Polairud Polda Kepri mengamankan dua kapal ikan asing asal Vietnam di Natuna Utara, Kabuten Natuna yang berisi satu ton lebih ikan campuran. (ANTARA News Kepri/Dok Humas Polda Kepri)

Ia mengatakan penangkapan kedua kapal ikan asing tersebut dilakukan pada Rabu (12/9) lalu oleh KP Baladewa 8002. 
Batam (Antaranews Kepri) - Polda Kepulauan Riau (Kepri) menangkap dua unit kapal ikan asing ilegal asal Vietnam di perairan Natuna Utara, Kabupaten Natuna.

Direktur Polisi Air dan Udara (Dir Polairud) Polda Kepri, Kombes Benyamin Sapta, di Batam, Senin, mengatakan kedua kapal ikan asing tersebut bernomor lambungBT 92684 TS dan BT93528 TS.

"BT 92684 TS dinahkodai olehPham Van Dinh Ann dengan jumlah ABK10 orang dan BT93528 TS dinahkodaiNguyen Van Gian dengan ABK dua orang," katanya.

Ia mengatakan penangkapan kedua kapal ikan asing tersebut dilakukan pada Rabu (12/9) lalu oleh KP Baladewa 8002.

Kata dia, kapal ikan asing yang pertama ditangkap adalahBT 92684 TS pada pukul 03.00 dan BT93528 TS ditangkap 03.30 WIB.

"Kedua kapal tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan kapal BT 92684 TS diduga melanggar pasal 92 jo pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan sub pasal 93 ayat 2 UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan," kata Benyamin.

Sementara BT93528 TS diduga melanggar pasal 85 junto pasal 9 jo pasal 92 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sub pasal 93 ayat 2 UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Barang bukti yang diamankan dari BT 92684 TS berupa ikan campuran satu ton, alat bantu tangkap, jaring, dua GPS dan empat radio," ucapnya.

Sementara dari kapal BT 93528 TS diamankan berupa satu alat bantu tangkap, jaaring, dua GPS dan dua radio.

Kedua kapal lanjut Benyamin, dijerat pasal 26 ayat (1), pasal 92 , pasal 9, pasal 85, pasal 93 ayat (2), pasal 55 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004.

"Dengan ancaman pidana penjara lima tahun dan denda paling banyak Rp2 miliar," katanya.(Antara)
Pewarta :
Editor: Danna Tampi
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar