Batam jadikan WTP sebagai "cambuk" pengelolaan keuangan

id Wtp,Batam

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. (ANTARA News Kepri/Pradanna Putra)

Pemkot Batam memperoleh penghargaan dari Kementerian Keuangan RI karena berhasil mempertahankan opini WTP selama lima tahun berturut-turut sejak 2013.
Batam (Antaranews Kepri) - Pemerintah Kota Batam Kepulauan Riau menjadikan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diperoleh dalam laporan keuangan sebagai cambuk untuk lebih baik mengelola keuangan daerah.

"Penghargaan ini kami jadikan sebagai perangsang untuk bekerja lebih baik ke depan," kata Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad di Batam, Jumat.

Pemkot Batam memperoleh penghargaan dari Kementerian Keuangan RI karena berhasil mempertahankan opini WTP selama lima tahun berturut-turut sejak 2013.

Wali Kota berharap jajarannya tidak terlena dengan penghargaan yang didapat, melainkan tetap melakukan pengelolaan keuangan dengan baik dan sesuai ketentuan.

Ia mengatakan capaian opini WTP memperlihatkan kinerja tata kelola keuangan Pemko Batam sudah berada sesuai jalurnya.

"Apa yang dicapai ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dari DPRD Kota Batam dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Batam. Serta tak luput peranan tim Kopsurgah KPK yang mendorong Pemko Batam untuk melakukan tata kelola keuangan dengan baik," kata dia.

Sementara itu, dalam siaran pers Pemkot Batam, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengapresiasi penghargaan yang diterima Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah, termasuk Kota Batam.

Ia mengatakan pada tahun 2017 banyak kementerian, lembaga dan pemda yang meningkatkan kualitas keuangannya.

"Dengan laporan keuangan lebih baik, daerah cenderung memiliki indikator pembangunan lebih baik. Pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, membuka kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat, dan menggenjot devisa," kata dia.

Pemerintah memberikan penghargaan kepada 93 entitas Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang mendapat opini terbaik, WTP dari BPK sebanyak lima kali berturut-turut.

Pada 2017, kementerian dan lembaga yang memperoleh opini WTP meningkat menjadi 79, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya 73, serta pemerintah daerah meningkat menjadi 411 pemda dari 374 di tahun 2016.

Menurut Menteri, peningkatan itu menunjukkan komitmen semua pihak untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan negara yang merupakan tanggungjawab bersama. (Antara)
Pewarta :
Editor: Danna Tampi
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar