Mahasiswa Tanjungpinang-Bintan tuntut DPRD selesaikan permasalahan

Tanjungpinang (Antaranews Kepri) - Ratusan mahasiswa yang tergabung di dalam Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Tanjungpinang-Bintan melakukan aksi unjuk rasa yang menuntut agar DPRD Provinsi Kepri dapat menyelesaikan sejumlah permasalahan sosial yang terjadi belakangan ini, baik di tingkat nasional maupun daerah.

"Dengan banyaknya persoalan yang terjadi akhir ini di tingkat nasional maupun daerah, sudah saatnya kita bangkit berjuang dan berjuang bersama untuk kemerdekaan rakyat. Kita tidak perlu banyak menunggu, mari rebut kembali hak-hak kita," teriak Ketua BEM Stisipol Raja Haji, Abdul Rajab dalam orasinya di depan kantor DPRD Kepri, Pulau Dompak Tanjungpinang, Selasa.

Rajab mengatakan, dalam aksi tersebut, terdapat 8 tuntutan nasional yang disampaikan kepada DPRD Kepulauan Riau. Di antaranya menuntut pemerintah menjadikan pancasila sebagai hirarki tertinggi di dalam berbangsa dan bernegara, serta dari segala sumber hukum yang ada.

Kemudian menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dollar. Menolak dengan tegas pertemuan Internasional Monetary Fomid (IMF) yang diselenggarakan di Bali Pada 28 Oktober 2018 karena bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda.

Selanjutnya, mengecam tindakan represif aparat keamanan terhadap para pengunjuk rasa. Mengecam dan dan mendesak kepada Presiden Joko Widodo agar merivisi Peraturan Presiden (Perpres) No 20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing.

Selain itu, mahasiswa juga menuntut Jokowi-JK menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Mengecam kebijakan impor oleh pemerintah yang menimbulkan penderitaan bagi petani, serta mengecam meningkatnya beban hutang luar negeri yang berdampak terhadap perekonomian dan kenaikan harga kebutuhan hidup di tanah air.

"Kami meminta DPRD Kepri meneruskan tuntutan ini kepada Pemerintah Pusat, terutama Bapak Presiden Jokowi," tegasnya.

Ia menambahkan, ada juga 5 tuntutan yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yakni menuntut Pemprov menstabilkan keuangan daerah dari defisit anggaran. Kemudian meminta dengan tegas agar Pemprov pro aktif menyikapi dan menanggapi beberapa permasalahan sosial yang menyebabkan hancurnya moral generasi muda penerus bangsa.

Mahasiswa juga meminta Gubernur mengevaluasi kinerja kepala OPD yang dinilai gagal mewujudkan Tamadun Maritim di Provinsi Kepri, serta menolak dengan tegas birokrasi bermental korup di lingkup Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau.

"Tidak lupa, kami juga mendesak DPRD Kepri segera mengevaluasi kinerja Pemprov Kepri. Semua itu dalam rangka refleksi 16 tahun berdirinya Provinsi Kepulauan Riau," ucapnya.

Pantauan Antara, ratusan mahasiswa ini enggan diajak berdiskusi dengan anggota DPRD Kepri karena hanya dihadiri oleh sejumlah anggota dewan.

"Kami akan berdiskusi jika seluruh anggota dewan itu hadir," teriak salah seroang pendemo lainnya.

Aksi unjuk rasa yang mendapat pengawalan ketat dari aparat Kepolisian Resor Kota Tanjungpinang itu beberapa kali sempat terjadi aksi dorong-mendorong antar mahasiswa dan polisi, namun tidak sampai menimbulkan keributan. (Antara)