Penyandang disabilitas Tanjungpinang minta kuota CPNS

id penyandang disabilitas,tanjungpinang,pwi,kuota,CPNS

Penyandang disabilitas Tanjungpinang minta kuota CPNS

Penyandang disabilitas berkunjung ke Kantor PWI Tanjungpinang-Bintan. Mereka meminta pemerintah menyediakan 2 persen kuota disabilitas pada CPNS 2018. (Antara News Kepri/Ogen)

Jangan pikirkan kami yang sudah tua-tua ini. Tapi pikirlah adik-adik kami yang saat ini sangat sulit mendapatkan pekerjaan
Tanjungpinang (Antaranews Kepri) - Puluhan penyandang disabilitas yang tergabung dalam Forum Komunikasi Keluarga Dengan Kecacatan (FKKDK) Kota Tanjungpinang menuntut pemerintah menyediakan kuota 2 persen bagi penyandang disabilitas pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018.

FKKDK Kota Tanjungpinang menyuarakan aspirasinya itu di Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tanjungpinang-Bintan, di Jalan Engku Putri, Tanjungpinang, Rabu.

"Kami meminta pemerintah buatlah kuota yang lebih banyak untuk disabilitas. Saat ini saja jumlah penyandang disabilitas di Tanjungpinang sudah 519 orang," kata Ketua FKKDK Tanjungpinang Jamaluddin.

Jamaluddin mengkritik kuota CPNS disabilitas tahun ini sangat sedikit dan terkesan tidak berpihak kepada mereka, padahal sesuai Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, pemerintah wajib mengakomodir 2 persen untuk penyandang disabilitas di Indonesia.

Lanjut Jamaluddin, jika pemerintah tidak menyediakan jalur khusus CPNS bagi disabilitas, paling tidak pemerintah memberikan ruang melalui jalur umum, asal kuota yang disediakan cukup banyak dan sesuai aturan yang berlaku.

"Jangan pikirkan kami yang sudah tua-tua ini. Tapi pikirlah adik-adik kami yang saat ini sangat sulit mendapatkan pekerjaan," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua PWI Tanjungpinang-Bintan, Zakmi Kasmir menyampaikan, sebagai salah satu organisasi yang menaungi wartawan di Indonesia, khususnya Tanjungpinang-Bintan, PWI siap menampung aspirasi sekaligus memberitakan hal ini kepada pemerintah maupun masyarakat. Dengan harapan, apa yang menjadi suara penyandang disabilitas ini didengar oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Kami berharap rekan-rekan jurnalis baik yang tergabung di PWI atau organisasi wartawan lainnya, untuk membantu memberitakan keinginan dan harapan mereka," harapnya.

Zakmi turut menambahkan, PWI juga siap mendampingi pemberitaan, apabila FKKDK Kota Tanjungpinang ingin menyampaikan aspirasi lanjutan ke pihak DPRD dan pemerintah.

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE