DPRD Lingga sarankan Bupati evaluasi kinerja OPD

Lingga (Antaranews Kepri) - Ketua DPRD Kabupaten Lingga Riono menyarankan agar bupati segera melakukan evaluasi, terhadap kinerja beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dianggap lamban dalam pelaksanaan kinerja dilapangan salah satunya yang menjadi sorotan adalah Dinas Perikanan dan Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Lingga.

"Kalau memang tidak mampu bekerjasama dan lamban, kita sarankan kepada Bupati segera dievaluasi dan diganti dengan yang mampu," kata Ketua DPRD Lingga Riono, kepada Antara, Rabu.

Untuk Dinas Perikanan dari hasil rapat evaluasi Bupati Lingga Alias Wello bersama Sekda Lingga, dan sejumlah kepala Dinas dan Badan di jajarannya di Gedung Nasional beberapa waktu yang lalu Dinas Perikanan dianggap lamban dalam melakukan terobosan-terobosan yang telah dibuatnya dan terkesan dinas perikanan kaku dalam mengambil kebijakan sehingga banyak skala prioritas yang tidak dapat terealisasi.

Padahal menurutnya sektor perikanan di Kabupaten Lingga, sebagai daerah kelautan sangat potensial dan dibutuhkan sentuhan dari pemerintah untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor tersebut. Dinas-dinas terkait tidak hanya bisa duduk diam dikantor, dan melakukan program-program yang tidak nyata, untuk merealisasikan hal tersebut dibutuhkan kerja dilapangan dengan cara turun langsung dan mengejar peluang yang ada.

"Jadi tidak boleh hanya duduk diam, kita sudah banyak membuka peluang tinggal dieksekusi saja," kata Riono.

Sementara itu Bupati Lingga Alias Wello juga mengakui kelemahan beberapa OPD nya dalam menjalankan program-program dilapangan, selain Dinas Perikanan Bupati Lingga juga mengakui kelemahan di  Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga yang selama ini sering mendapat keluhan dari masyarakat. 

Dari 47 OPD di Kabupaten Lingga Dinas Kesehatan P2KB juga merupakan dinas paling kecil serapan anggarannya menjelang akhir tahun 2018 ini. Masih tersisa tidak sampai tiga bulan lagi untuk memaksimalkan anggaran yang ada, namun di dinas ini baru mampu mengelola anggaran sekitar 46,04 persen terhitung hingga tutup bulan September 2018.

"Visi misi kita dibidang Kesehatan memang menjadi prioritas, tapi dengan kondisi ini memang memperihatinkan, apalagi kepala Dinasnya sudah menyatakan ingin mengundurkan diri," sebut Bupati. (Antara)