Menelusuri karut-marut penyelenggaraan Porprov Kepri

AWAL Oktober 2018 mendadak seluruh mata pengurus olahraga dan atlet di Kepulauan Riau fokus pada rencana penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) IV yang sejak awal direncanakan di Tanjungpinang.

Pengurus olahraga, pelatih dan atlet merasa khawatir olahraga berprestasi itu gagal dilaksanakan pada tahun ini. Padahal sejak akhir tahun 2017, para pengurus cabang olahraga sudah mempersiapkan atletnya untuk menjadi peserta Porprov Kepri 2018.

Kekhawatiran itu ternyata terjawab setelah KONI Kepri dan Gubernur Nurdin Basirun membatalkan pelaksanaan Porprov Kepri pada 25 November 2018. Gubernur Nurdin berasalan Porprov Kepri tidak memungkinkan dilaksanakan tahun ini, melainkan diundur awal 2019.

Sementara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kepri Meifrizon mengatakan hasil rapat antara KONI Kepri dengan Pemkot Tanjungpinang membuahkan kesimpulan Porprov Kepri dibatalkan karena Tanjungpinang sebagai tuan rumah kejuaraan tersebut tidak siap.

Ia mengklaim 20 dari 26 cabor siap mengikuti pertandingan dalam Porprov Kepri. Namun hanya tiga dari tujuh pemerintah kabupaten dan kota yang bersedia mengikuti Porprov itu, yakni Lingga, Karimun dan Anambas.

Sementara soal ketidaksiapan Pemkot Tanjungpinang lantaran ada sejumlah kegiatan tambahan yang diminta KONI Kepri melalui surat resmi 19 September 2018 atau sepekan sebelum anggaran perubahan disahkan, dibantahnya.

Meifrizon menolak disebut tidak menyiapkan kegiatan itu sejak awal.

"Sudah konferensi pers KONI Kepri setelah rapat tersebut. Hasilnya `kan Porprov Kepri dibatalkan," ucapnya.

Permintaan itu lantaran Pemprov Kepri sudah mengalokasikan anggaran hanya Rp2 miliar dari Rp10 miliar yang diusulkan.

Dari anggaran itu, masing-masing cabang olahraga mendapatkan Rp50 juta untuk melaksanakannya. Dengan anggaran sekecil itu, KONI Kepri menilai tidak memungkinkan Porprov Kepri dilaksanakan.

KONI Kepri pun meminta Tanjungpinang menangani perbaikan venue, kesehatan, keamanan, transportasi dan akomodasi kontingen, selain kesepakatan awal yang sudah dibangun.

"Secara resmi kami belum menyatakan dibatalkan, namun potensi itu ada. Sebanyak 26 cabor mengajukan kebutuhan anggaran lebih dari Rp4 miliar, bagaimana mungkin Porprov Kepri bisa dianggarankan Rp2 miliar," katanya.

Ketua Harian KONI Kepri Nur Syafriadi berpendapat Pemprov Kepri dan DPRD Kepri tidak optimal mengurus soal penyelenggaraan Porprov itu. Padahal olahraga berprestasi ini menuju jenjang lebih tinggi hingga ke Pekan Olahraga Nasional (PON).

Bukti ketidakseriusan pihak eksekutif dan legislatif itu terlihat dari anggaran untuk Porprov Kepri tidak masuk dalam APBD murni tahun 2018, melainkan baru dibahas pertengahan tahun ini.

Sementara sekarang pemerintah mengalami defisif anggaran. Kondisi ini membuat anggaran untuk Porprov Kepri 2018 menjadi jauh lebih sedikit dibanding Porprov Kepri 2014 yang mencapai Rp6 miliar.

KONI Kepri bersedia melakukan rasionalisasi anggaran sebagaimana yang diinginkan Pemprov. Namun anggaran rasional itu harus sesuai dengan kebutuhan, bukan irasional.

"Kalau dikatakan kami tidak mengajukan anggaran kegiatan sejak akhir 2017, itu tidak benar. Ada bukti berita acara penyerahan dokumen," ujarnya.

Sementara Sekda Tanjungpinang Riono menegaskan sesuai kesepakatan, Pemkot sudah mengalokasikan anggaran untuk pembukaan, "gala dinner", parade obor dan penutupan acara.

"Kalau diminta yang lain-lain itu, kami harus ambil dari mana, lagi pula permintaan tersebut disampaikan sepekan sebelum anggaran perubahan disahkan," ujar Riono menegaskan.

Riono yang juga Ketua Pengurus Cabang Taekwondo Tanjungpinang menegaskan tim anggaran eksekutif dan DPRD Tanjungpinang tidak dapat menunda pembahasan dan pengesahan anggaran, karena ada sanksi berat yang diterima pemda.

"Pusat dapat menganggap Tanjungpinang tidak memiliki anggaran perubahan, kalau sampai akhir September tidak disetujui. Padahal banyak hal terkait kepentingan daerah dalam anggaran perubahan tersebut," ucapnya.

Informasi tersebut mengalir deras di tengah masyarakat melalui pemberitaan di?media massa. Mendengar informasi itu, para pengurus olahraga, pelatih dan atlet bukan hanya kaget, melainkan kesal karena selama berbulan-bulan mereka menunggu penyelenggaraan olahraga bergengsi itu.

Rasa pesimisme pun begitu besar mengalir di benak para pengurus olahraga, pelatih dan atlet seperti kegagalan dalam pelaksanaan sejumlah kejuaraan cabor dalam Kejurda Kepri tahun 2017.

Tetapi pada saat itu, Wagub Kepri Isdianto berpandangan lain. Ia inginkan solusi, bukan jawaban yang menggemparkan dunia oleharaga di wilayah itu. Isdianto yang dilantik akhir Maret 2018 menegaskan Porprov Kepri harus dilaksanakan.

Permasalahan itu menimbulkan opini negatif terhadap Pemerintah Kepri maupun KONI Kepri sebagai penyelenggara kejuaraan tersebut.

"Saya sudah bicara dengan Dispora Kepri, dan memberikan solusi. Masing-masing kepala daerah dan pihak lain harus dilibatkan. Bantu kegiatan ini agar terlaksana," ucapnya.

Berubah Pikiran

Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun berubah pikiran setelah sempat menyatakan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) dibatalkan dilaksanakan 25 November 2018 atau diundur awal tahun 2019. Pikiran gubernur berubah setelah membahas persoalan itu dengan Ketua KONI Kepri Jhon Kennedy, yang juga pengusaha cukup ternama di wilayah setempat.

"Ada solusi. Ini baiknya berteman dengan pengusaha," kata Nurdin.

Gubernur Nurdin pada Kamis (11/10) melayangkan surat kepada seluruh kepala daerah pada tujuh kabupaten dan kota terkait pelaksanaan Porprov Kepri tetap dilaksanakan mulai 25 November-2 Desember 2018.

Berdasarkan surat Nomor 120/3347/Dispora/SET tentang Pelaksanaan Porprov Kepri IV, Gubernur Nurdin menyatakan Tanjungpinang sebagai tuan rumah, dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kepri pelaksana kejuaraan tersebut.

KONI Kepri diminta berkoordinasi dengan Pemkot Tanjungpinang, KONI Tanjungpinang dan pengurus provinsi cabang olahraga untuk menyukseskan Porprov Kepri.

Nurdin juga meminta seluruh bupati dan wali kota di Kepri untuk mempersiapkan kontingen masing-masing cabor.

"Kota Tanjungpinang diharapkan mempersiapkan penyelenggaraan Porprov Kepri sesuai kewenangannya," kata Gubernur Nurdin.

Sebelum surat itu diterbitkan, Gubernur Nurdin menyatakan Porprov Kepri tidak memungkinkan dilaksanakan tahun ini karena keterbatasan anggaran. Namun kejuaraan ini akan dilaksanakan awal tahun 2019.

Pengurus enam cabang olahraga dari 26 cabor terlanjur menyatakan ketidaksiapannya mengikuti Porprov Kepri karena anggarannya terlalu minim. Sementara atlet yang dipersiapkan untuk mengikuti Porprov Kepri dari seluruh cabor sudah latihan sejak beberapa bulan lalu.

Meski gubernur menegaskan Porprov Kepri tetap dilaksanakan, sejumlah pengurus cabor mempertanyakan kesiapan KONI Kepri untuk menyelenggarakannya, apalagi masa persiapannya hanya tinggal 45 hari.

KONI Kepri diharapkan dapat bergerak cepat, mendistribusikan hak dan kewajiban kontingen melalui pengurus cabor tingkat provinsi. Selain itu, masing-masing kepala daerah di Kepri harus mendukung kegiatan tersebut agar terlaksana secara maksimal.