Anggota DPRD sarankan Pemprov Kepri lebih kreatif

Tanjungpinang (Antaranews Kepri) - Anggota DPRD Kepulauan Riau Ing Iskandarsyah menyarankan agar Pemerintah Provinsi Kepri lebih kreatif dan membuat terobosan supaya mampu meningkatkan pendapatan daerah.

"Pemda harus kreatif dan berani membuat terobosan untuk mencari sumber sumber pemasukan baru. Jangan hanya terkesan berharap anggaran dari pusat," ujarnya di Tanjungpinang, Rabu.

Iskandarsyah mengatakan Kepri dalam kondisi keuangan yang tidak baik sebab sejak beberapa tahun terakhir terjadi defisit anggaran.

"Kalau tidak dicari jalan keluarnya sesegera mungkin, defisit anggaran akan potensial membesar karena kegiatan pemerintahan tidak seimbang dengan pendapatan," katanya.

Karena itu, ia mengingatkan Pemprov Kepri jangan hanya mengandalkan pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor. Sumber pendapatan dari pajak kendaraan bermotor sudah ada sejak awal pemerintah ini berdiri.

Ia mengatakan, dalam konteks otonomi daerah, dan kewenangan yang diberikan pusat kepada daerah, Pemprov Kepri seharusnya dapat menggarap sumber pendapatan lainnya, terutama dari sektor kemaritiman.

Pengelolaan sektor kemaritiman, tidak dapat hanya dikelola dengan retorika atau ucapan belaka, melainkan keinginan itu harus disejalankan dengan semangat kreativitas dan keberanian, tambahnya.

Pemprov Kepri harus membangun sinergi dengan pusat, terutama terkait kewenangan. Hambatan dalam mengelolaan sektor kemaritiman harus dicari solusinya, bukan malah hambatan itu menghentikan rencana pemda. ??

"Ya, kita `kan sudah sering mendengar pemerintah ingin mengelola sektor kemaritiman secara maksimal, ternyata sampai sekarang belum juga terealisasi," kata Iskandarsyah, Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera-Persatuan Pembangunan.

Salah satu contoh yang ia nilai membutuhkan keseriusan pemprov yakni pendapatan dari labuh jangkar. Pendapatan itu sejak tahun 2017 tidak terealisasi.

Pemerintah Kepri harus berfokus dan serius mengurus persoalan itu, apalagi pusat telah memberikan kewenangannya untuk mengelola potensi laut mulai dari 0-12 mil dari bibir pantai, katanya.

"Jika kenyataannya ditemukan hambatan, karena pusat masih menarik pendapatan dari labuh jangkar tersebut, maka harus diselesaikan. UU Pemda memberi hak kepada pemda untuk?mengurusnya, seharusnya itu direalisasikan," tegasnya.

Selain persoalan itu, Iskandar yang kini kembali ke Badan Anggaran DPRD Kepri juga menyinggung soal pembagian saham pengelolaan migas di blok Natuna.

"Sepuluh persen saham untuk mendapatkan PI (participating interest) di Blok Natuna juga harus diurus dengan baik. Atau membuat perda retribusi pipa gas yangg melewati Kepri di bawah 12 mil," katanya.