Kemendagri minta APBD 2019 disahkan awal november

Tanjungpinang (Antaranews Kepri) - Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah sudah mengesahkan APBD 2019 pada awal November.

Sekda Provinsi Kepri, T.S Arif Fadillah di Tanjungpinang, Kamis menyatakan saat ini pihaknya secara marathon membahas APBD 2019 bersama Banggar DPRD Provinsi Kepri dan para kepala OPD, agar bisa diselesaikan sesuai jadwal yang diminta oleh pemerintah pusat.

"Kita tengah membahas serta menyesuaikan pendapatan dengan perkiraan riil yang memungkinkan di 2019," kata Arif.

Lanjut Arif, berdasarkan laporan yang disampaikan Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kepri, perkiraan  sementara APBD murni 2019 sebesar Rp3,2 triliun.

Kendati demikian, dikatakan Arif, pihaknya masih akan melakukan pembahasan bersama Banggar dan jajaran OPD Pemprov Kepri. Supaya para OPD yang memiliki potensi penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menggali sumber-sumber pendapatan yang sah lainnya, guna mendongkrak APBD 2019 mendatang.

"Ini baru prediksi. Cuma dalam berjuang kita tetap upayakan lebih dari itu. Kita imbau OPD penghasil silahkan menargetkan pendapatannya yang sesuai dengan kemampuan dan tentunya masuk akal," terangnya.

Sementara itu, Legislator Provinsi Kepri, Ing Iskandarsyah meminta Pemprov lebih serius menggarap potensi maritim, sebagai upaya dalam meningkatkan PAD.

Menurut Iskandar, potensi maritim (laut) Kepri diperkirakan mampu menghasilkan Rp2-3 triliun, jika dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah.

"Potensi yang dimaksud, seperti lego jangkar, wisata bahari, perikanan, dan lain sebagainya. Saya nilai ini yang belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pemprov Kepri," ujarnya kepada Antara, Rabu.