Dirjen PPR bantah pernyataan Kanwil BPN Kepri

id BPN, lahan, lingga

Dirjen PPR Kementerian ATR BPN bersama Bupati Lingga (Antaranews Kepri/Nurjali)

Padahal dalam Inpres tersebut jelas, mengintruksikan gubernur dan bupati agar tidak memberikan izin perkebunan kelapa sawit.
Lingga (Antaranews Kepri) - Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang (PPR) dan Penguasaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Budi Situmorang, membantah pernyataan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepulauan Riau, soal penguasaan lahan PT. CSA dan PT. SPP di Kabupaten Lingga.

"Jadi kita klarifikasi pernyataan Ka Kanwil kemarin, lahan CSA dan SPP ini sudah masuk dalam database kami, sebagai lahan terindikasi terlantar," kata Dirjen PPR Kementerian ATR/BPN RI Budi Situmorang, kepada Antara, Sabtu.

Didampingi Direktur Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Kementerian ATR/BPN Musriadi dan Kabid Penanganan Masalah dan Pengendalian Ppertanahan Kanwil BPN Kepri Yusmarizal, juga memastikan bahwa pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) yang dilaksanakan oleh PT. Cipta Sugi Aditya (CSA) harus melibatkan Bupati Lingga, selaku anggota panitia B.

Budi Situmorang juga mendengarkan penyampaian yang disampaikan oleh Bupati Lingga, yang mengadu tentang perlakuan Kanwil BPN Kepri yang tidak mengindahkan Intsruksi Presiden Nomor 8 tahun 2018, tentang moratorium perizinan perkebunan kelapa sawit. Padahal dalam Inpres tersebut jelas, mengintruksikan gubernur dan bupati agar tidak memberikan izin perkebunan kelapa sawit.

"Kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Bupati, dan ini sebuah kekeliruan," sebutnya.

Dengan adanya pernyataan dari Dirjen tersebut, Bupati Lingga Alias Wello meminta agar Kanwil BPN Kepri segera mengklarifikasi apa yang telah disampaikan, karena dirinya juga berkeyakinan banyak yang telah dilanggar oleh Kanwil BPN Kepri jika tetap menerbitkan HGU milik PT. CSA yang telah menguasai lahan di Kabupaten Lingga.

Hal ini menurutnya bukan semata-mata hanya kepentingan tertentu, karena apa yang dilakukannya adalah untuk memastikan agar Investasi di Kabupaten Lingga dapat berjalan sebagaimana mestinya. Apalagi dirinya mengungkapkan tidak ada biaya apapun bagi investor yang ingin, berinvestasi di Kabupaten Lingga.

"Kita tidak pernah mengahalangi siapapun, yang ingin berinvestasi asalkan hal ini dilakukan sesuai prosedur, dan manfaatnya dapat dirasakan semua pihak," ujarnya. (Antara) 
Pewarta :
Editor: Evi Ratnawati
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar