Kementerian ATR: dualisme picu masalah tata ruang Batam

id dualisme,BP Batam,tata ruang

Mari duduk bersama-sama. dudukkan sama-sama. Yang sepakat sudah, yang belum sepakat mari disepakati
Batam (Antaranews Kepri) - Dualisme pemerintahan yaitu Pemerintah Kota dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam, memicu masalah tata ruang setempat, kata Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Budi Situmorang.

"Karena ada BP dan Pemkot, masalah di situ semua, mulai dari tata ruang," kata Budi Situmorang usai rapat di Batam, Kepulauan Riau, Jumat.

Kementerian ATR ingin masalah tata ruang di Kota Batam bisa selesai, agar pengendalian pemanfaatan ruang bisa maksimal.

Ia mengatakan masih ada beberapa ruang yang menjadi sengketa antara dua institusi pemerintahan di Batam. Karenanya, Pemkot dan BP Kawasan harus duduk bersama membuat kesepakatan.

"Enggak akan efektif kalau kedua ini enggak selesai," kata dia.

Sebenarnya sudah ada kesepakatan mengenai pemanfaatan ruang dua institusi itu pada 2006, yaitu peruntukan industri dan pelabuhan untuk BP Kawasan, dan peruntukan pemukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk Pemkot Batam.

Namun, menurut dia, masih ada yang menjadi sengketa. Sayang ia enggan menyebutkan daerah mana yang belum selesai disepakati.

"Mari duduk bersama-sama. dudukkan sama-sama. Yang sepakat sudah, yang belum sepakat mari disepakati," kata dia.

Ia optimistis bila masalah peruntukan pengelolaan lahan itu sudah disepakati, maka tidak akan ada lagi masalah tata ruang di Batam.

Di tempat yang sama, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengakui masih ada sengketa dalam tata ruang di Batam.

"Dalam rapat tadi Kementerian ingin mendalami, apa kompleksitas permasalahan di Batam. Kami sampaikan persoalan di laut, penataan jalan dan sebagainya. Setelah dipaparkan, tersimpulkan, inti maslaah bermula ada 2 institusi yang menangani," kata dia.

Pemkot, kata dia, sudah menyiapkan peta Kawasan Ekonomi Khusus untuk dikembangkan di Batam. Ia berharap peta itu bisa disinkronkan dengan gambaran serupa milik BP Kawasan, agar KEK bisa segera diimplementasikan.

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE