Fraksi Demokrat desak pangkas biaya perjalanan dinas

id fraksi demokrat,DPRD Kepri,perjalanan dinas

Ilustrasi (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Dalam kondisi defisit anggaran, semestinya untuk biaya perjalanan dinas diminimalisir
Tanjungpinang (ANTARA News) - Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Kepulauan Riau(Kepri) mendesak pihak eksekutif memangkas biaya perjalanan dinas yang diajukan organisasi perangkat daerah (OPD).

Juru bicara Fraksi Demokrat DPRD Kepri, Wan Firman, di Tanjungpinang, Selasa, mengatakan, biaya perjalanan dinas perlu dievaluasi secara mendalam sehingga tepat sasaran.

"Untuk kegiatan yang benar-benar penting, perlu koordinasi secara langsung dengan pemerintah pusat, silahkan. Tetapi untuk hal-hal yang bisa dijangkau dengan menggunakan teknologi informasi, maka sebaiknya tidak perlu berangkat ke luar daerah," ujarnya.

Jika pejabat di pemerintahan dapat berangkat sendirian untuk urusan kerja ke berbagai daerah, maka tidak seharusnya membawa rombongan. Sebab semakin banyak yang berangkat, maka tinggi pula anggaran daerah yang dikeluarkan.

"Harus bisa berhemat," katanya.

Wan menegaskan, seluruh uang yang bersumber dari APBD Kepri harus membawa hasil, yang dipertanggungjawabkan kepada publik. Pos anggaran untuk biaya perjalanan dinas yang tidak dibutuhkan semestinya dialihkan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat.

"Dalam kondisi defisit anggaran, semestinya untuk biaya perjalanan dinas diminimalisir," ucapnya.

Selain permasalahan itu, Wan juga mengkritik kegiatan serimonial yang masih banyak dilakukan berbagai OPD. Seharusnya, kata dia kegiatan itu tidak dilakukan karena tidak menyentuh kepentingan publik.

"Kami ingin `wajah` anggaran 2019 lebih berpihak kepada rakyat, bukan untuk kegiatan yang tidak penting," ujarnya.

Hal senada dikatakan juru bicara Fraksi Hanura Plus DPRD Kepri, Yusrizal yang menyoroti kegiatan yang diajukan sejumlah OPD masih perlu dievaluasi karena dinilai belum dibutuhkan.

Ia mengatakan, kegiatan pemerintahan pada saat Kepri defisit anggaran sekitar Rp500 miliar seharusnya lebih fokus dengan kepentingan publik, atau kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

? ? "Kami menolak pembangunan `sport hall` sekitar Rp7 miliar. Kami pikir ini belum dibutuhkan sekarang," tandas Yusrizal.
Pewarta :
Editor: Rusdianto Syafruddin
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar