Karimun (ANTARANews Kepri) - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau tahun anggaran 2019 disahkan sebesar Rp1,5 Triliun lebih.
APBD Karimun 2019 sebesar itu disahkan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Karimun M Yusuf Sirat di gedung DPRD setempat, Jumat.
Juru bicara Badan Anggaran DPRD Karimun, Nyimas Novi Ujiani pada rapat paripurna tersebut menjelaskan, APBD 2019 disahkan setelah melalui beberapa kali pembahasan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) sejak 26 November 2018.
Nyimas menyebutkan, postur anggaran pendapatan dan belanja 2019 tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan Rancangan APBD Karimun 2019 yang disampaikan Bupati Karimun Aunur Rafiq.
Dia menjelaskan, untuk pos pendapatan daerah tahun anggaran 2019, yakni sebesar Rp1.3 Triliun. Sedangkan belanja daerah, yakni sebesar Rp1,5 Triliun
"Belanja daerah, setelah pembahasan mengalami perubahan berupa pergeseran program dan kegiatan tanpa menurangi jumlah belanja," ujarnya.
Selanjutnya untuk pos pembiayaan juga tidak mengalami perubahan, yakni sebesar Rp184,2 Miliar yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya.
Dia berharap agar penggunaan Silpa harus didasarkan pada perhitungan yang tepat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran 2018.?
"Dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaram pada 2019 yang tidak dapat didanai, dan tidak tercapainya penggunaan silpa yang direncanakan, harus diuraikan pada objek dan rincinan sumber silpa 2018," tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, Banggar mengharapkan kepada pemerintah daerah agar dalam penggunaan anggaran harus mengacu pada tema pembangun yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2019, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemerat infrastruktur serta memperkuat sinergitas dunia usaha dalam membangun Karimun yang berdaya saing di bidang maritim.
Tema pembangunan tersebut, menurut dia, telah dijabarkan dalam lima prioritas pembangunan, yakni pengembangan infrastrukrut guna meningkatkan akses dan pemerataan pembangunan daerah, pembangunan manusia yang berkelanjutan, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi kerakyatan dan industi berbasis kemaritiman, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tata kelola pemerintah yang baik, dan peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat dan stabilitas keamanan melalui pendekata keagamaan dan kebudayaan.
Sementara itu, Bupati Karimun Aunur Rafiq mengapresiasi DPRD yang bekerja cepat dalam membahas RAPBD sehingga bisa disahkan tepat waktu, paling lambat sudah harus disahkan pada 30 November 2018.
"Ini menunjukkan hubungan antara eksekutif dan legislatif sangat baik untuk menyelesaikan tugas pembahasan anggaran untuk kepentingan masyarakat banyak. Kalau eksekutif yang kena cubit, maka legislatif juga merasakan sakit, begitu sebaliknya," kata Aunur Rafiq.
Berita Terkait
Polres Karimun gagalkan penyelundupan 6 PMI ilegal asal NTB
Selasa, 23 April 2024 18:03 Wib
Penyidik KPK panggil perwakilan dari tiga perusahaan terkait korupsi APD di Kemenkes
Senin, 22 April 2024 17:31 Wib
Warga Kabupaten Karimun masih terus lestarikan tradisi kenduri Idul Fitri
Rabu, 10 April 2024 15:11 Wib
Pawai mobil hias meriahkan malam takbiran di Karimun
Selasa, 9 April 2024 22:09 Wib
Direktur KPLP sebut arus mudik di pelabuhan Karimun lancar dan kondusif
Senin, 8 April 2024 17:01 Wib
Roro rute Batam-Dumai jadi jalur alternatif pemudik tujuan Sumut dan Sumbar
Minggu, 7 April 2024 16:04 Wib
Semarak tradisi malam tujuh likur di Karimun Kepri
Minggu, 7 April 2024 9:34 Wib
Lanal Tanjungbalai Karimun tangkap empat pencuri di atas kapal
Selasa, 2 April 2024 7:19 Wib
Komentar