Wali Kota Batam tolak Ranperda RZWP3K

id Ranperda Kawasan Laut

Ilustrasi : Wali Kota Batam Muhammad Rudi berdialog dengan warga Pulau Semakau, Batam, beberapa waktu lalu. (Antaranews Kepri/Joko Sulistyo)

Tanjungpinang (Antaranews Kepri) - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) terancam batal disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) karena mendapat penolakan dari Wali Kota Batam, Muhammad Rudi.

"Wali Kota Batam telah mengirimkan surat kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang isinya menolak Ranperda itu disahkan," ujar Anggota Pansus Ranperda RZWP3K DPRD Provinsi Kepri Irwansyah di Tanjungpinang, Selasa (4/12).

Dalam surat tersebut, lanjut Irwansyah, ada beberapa alasan penolakan yang diungkapkan oleh Wali Kota. Di antaranya, Pemerintah Kota Batam tidak menyetujui adanya pertambangan pasir di wilayah Batam.

Kemudian, Pemko Batam menolak dengan adanya pengelolaan laut Batam dijadikan sebagai area labuh jangkar kapal, serta menolak wilayahnya dijadikan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN).

"Padahal Ranperda RZWP3K itu rencananya akan disahkan pada Jumat (7/12) mendatang," imbuhnya. 

Namun, akibat adanya keberatan dari pihak Pemko Batam, Menteri KKP Susi Pudjiastuti akhirnya mendisposisi ke Pemda, dalam hal ini Pemprov Kepri dan Pemko Batam diminta menyelesaikan permasalahan itu terlebih dulu, sebelum akhirnya disahkan menjadi Perda. 

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Provinsi Kepri mengajukan Ranperda tentang RZWP3K 2018-2038 sebagai acuan hukum pengelolaan laut dari 0-12 mil laut. Menurut Wakil Gubernur Provinsi Kepri, Isdianto, Ranperda RZWP3K Provinsi Kepri merupakan produk yang mengatur tata ruang laut untuk mengatur berbagai aktivitas pembangunan di laut, yakni mulai dari garis pantai hingga 12 mil laut.

"Kedudukan RZWP3K sendiri sama dengan fungsi Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW). Jika RTRW mengatur pembangunan di darat, maka RZWP3K mengatur tata ruang di laut dan berlaku selama 20 tahun," katanya.
Pewarta :
Editor: Joko Sulistyo
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar