Aktifis nilai penerimaan Satpol PP Lingga sarat kecurangan

id Aktifis nilai penerimaan Satpol PP Lingga sarat kecurangan

Aktifis nilai penerimaan Satpol PP Lingga sarat kecurangan

Foto bersama Bupati Lingga, Wakil Bupati Lingga, Kepala Pengadilan Agama, Rohaniawan Kementerian Agama, dan Kepala Satpol PP Lingga foto bersama dengan pajabat pengawas eselon IV yang dilantik. (Antaranews Kepri/Nurjali)

Kita menduga ini ada titipan, dan hanya kepentingan panitia yang sangat tidak transparan dalam perekrutan
Lingga (Antaranews Kepri) - Aktifis Pemuda di  Kabupaten Lingga menilai penerimaan Satuan Polisi Pamong Praja dan petugas Damkar yang telah selesai di gelar oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP dan Linmas) sarat dengan kecurangan, hal itu terjadi karena ditemukan beberapa anak peserta ujian yang memiliki kompetensi malah tidak di luluskan.

"Pengguguran saat tes kesehatan dan fisik membuat ketahuan beberapa peserta yang jauh-jauh datang dari berbagai daerah ini, justru sudah tau jika digugurkan di tes fisik dan kesehatan nampak jelas kecurangan yg dilakukan oleh panitia," kata salah satu aktifis pemuda asal Pancur Lingga Utara, Mandala kepada Antara, Selasa.

Bahkan menurutnya ada salah satu peserta bernama Riski yang berasal dari Dabosingkep, peserta tersebut memiliki kemampuan fisik dan kesehatan yang baik namun saat tes dinyatakan tidak lulus. Selain itu menurutnya peserta tersebut juga pernah mengikuti tes, di salah satu lembaga lainnya dan dinyatakan lulus untuk tes kesehatan dan fisiknya, hanya saja saat itu kelemahannya pada tinggi badan yang tidak ideal.

Atas kejadian ini menurut Mandala dirinya akan mengajak, beberapa aktifis-aktifis lainnya untuk menyatukan persepsi melakukan protes ke DPRD Kabupaten Lingga dan pemerintah setempat untuk mempertanyakan proses seleksi tenaga Satpol PP dan Damkar tersebut. Pihaknya juga meminta kepada panitia untuk dapat mengkaji ulang peserta yang diluluskan tersebut. Karena pada kenyataannya peserta yang lulus, banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan.

"Kita menduga ini ada titipan, dan hanya kepentingan panitia yang sangat tidak transparan dalam perekrutan," ujarnya.

Protes keras terhadap pemerintah tersebut semata-mata bukan ingin mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, namun dirinya ingin agar proses seleksi tersebut dapat diumumkan secara transparan mulai dari proses seleksi hingga proses pengumumannya yang juga terlihat sangat tertutup.

"Kami akan menyurati DPRD dalam waktu dekat ini, untuk menegur OPD terkait," sebutnya.

Sementara itu dihubungi terpisah Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Indra mengatakan, dalam proses perekrutan tersebut pihaknya sudah melibatkan banyak pihak tidak saja di Satpol PP sendiri namun ada juga beberapa lembaga profesional seperti Dinas Kesehatan untuk bidang Kesehatannya dan pihak Kepolisian untuk beberapa keahlian khusus lainnya.

"Dalam perekrutan kita tidak sendiri tapi kita melibatkan beberapa pihak baik dari Dinkes maupun dari Kepolisian, dan kita lakukan cukup transparan," sebutnya.

Menanggapi anggapan-anggapan masyarakat dirinya mengatakan, untuk saat ini secara internal pihaknya juga sudah melakukan pengecekan terhadap hal tersebut dan jika nanti terbukti maka dari Satpol PP sendiri akan siap untuk memberikan sanksi tegas jika yang melakukan adalah dari pihak Satpol PP. 

"Ini merupakan kewenangan dari kepala untuk menyelidiki, tapi kita pastikan semuanya berjalan baik, dan kita berharap dugaan tersebut tidak terbukti," ujarnya. (Antara)

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE