Baru enam parpol laporkan sumbangan dana kampanye

id KPU Batam,laporan dana kampanye,pemilu

Komisi Pemilihan Umum (antaranews.com)

Hukumnya wajib, tapi tidak ada saksi, hanya untuk kepatuhan. Kalau tidak menyertakan, berarti tidak patuh
Batam (ANTARANews Kepri) - Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Kepulauan Riau menyatakan baru enam dari 16 partai politik yang menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye hingga Rabu sore.

"Sampai sekarang baru enam parpol. Dan masih akan kami tunggu hingga pukul 18.00 WIB," kata Komisioner Bidang Hukum KPU Batam, Muliadi.

Sebanyak 6 parpol itu di antaranya Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Golkar. Selain itu, tim kampanye daerah pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo-Sandiaga Uno juga sudah menyerahkan LPSDK.

Sayang, Muliadi masih enggan memberikan rincian sumbangan dana kampanye yang dilaporkan pengurus parpol dan tim kampanye pasangan Presiden.

"Masih belum dihitung," kata dia.

Sesuai dengan aturan, peserta pemilu wajib menyerahkan penerimaan sumbangan dana kampanye, sejak penetapan Daftar Calon Tetap hingga 1 Januari 2019 kepada KPU. Laporan yang diserahkan melalui Partai Politik itu memuat keterangan dari setiap caleg.

Namun, menurut dia, aturan itu tidak memuat sanksi tegas.

"Hukumnya wajib, tapi tidak ada saksi, hanya untuk kepatuhan. Kalau tidak menyertakan, berarti tidak patuh," kata dia.

Di Jakarta, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy`ari menjelaskan peserta pemilu yang tidak menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) tidak akan mendapatkan sanksi.

Menurut dia, dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak diatur sanksi bagi parpol yang tidak menyerahkan LPSDK.

"Kalau di Undang-Undang, tidak ada kategori khusus. Tidak ada sanksi," katanya di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu.

Namun dia menegaskan bahwa sanksi diskualifikasi baru diberikan kepada para peserta Pemilu jika tidak menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK).

Menurut dia, penyerahan laporan dana kampanye ini hanya berdasarkan atas komitmen awal dari semua peserta Pemilu.

"Sudah dibicarakan sejak awal bahwa rencana untuk penerimaan yang dijadwalkan melaporkan sumbangan dana kampanye itu hari ini. Kalau hari ini tidak dilaporkan, maka tidak ada sanksi diskualifikasi," katanya.
Pewarta :
Editor: Rusdianto Syafruddin
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar