Pemkot Batam tunda pengembangan pulau untuk perkebunan

Batam (ANTARANews Kepri) - Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau, menunda rencana pengembangan sejumlah pulau penyangga menjadi daerah perkebunan pada tahun ini, karena keterbatasan anggaran.

Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefriden di Batam, Senin, menyatakan pemerintah tidak menganggarkan pengembangan perkebuhan di pulau pada APBD 2019, seperti yang pernah direncanakan.

"Pengembangan perkebunan di pulau belum juga, karena masih banyak prioritas lain, seperti infrastruktur," kata Sekda.

Ia mengatakan sampai saat ini, kebutuhan pangan masih bergantung pada pada pasokan dari daerah lain seperti Sumatera Barat dan Sumatera Utara, karena kota itu tidak bisa memenuhi kebutuhan sayur mayur sendiri.

Bahkan, bila lahan tidur yang ada di pulau utama dikembangkan untuk pertanian dan perkebunan, kata dia, belum mampu memenuhi kebutuhan sayuran warga.

"Kalau pertanian memanfaatkan lahan tidur, tidak bisa maksimal, karena Batam bukan direncanakan menjadi daerah itu. Batam itu daerah industri, pariwisata," kata dia.

Sebenarnya, Pemerintah Provinsi dan Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi juga mendorong agar Batam memasok kebutuhan pangan dari daerah lain di Kepri, namun, menurut Sekda, biaya distribusinya cenderung lebih besar.

"Gubernur mendorong agar ada kerja sama antardaerah di dalam provinsi. Tapi, kalau mau dikirim dari Natuna juga terlalu jauh. Apalagi musim seperti sekarang, gelombang sampai 8 meter, sulit," kata dia.

Sebelumnya, Wali Kota Batam Muhammad Rudi menyampaikan ingin mengembangkan pertanian di pulau untuk memenuhi kebutuhan pangan warga setempat.

"Kami akan buka ladang pertanian di Batam sehingga kebutuhan pangan tidak perlu ambil dari Sumbar atau Medan," kata Wali Kota.

Pemkot akan memilih satu pulau khusus untuk pengembangan pertanian. Ia optimistis, bila pertanian dipusatkan di satu pulau tertentu, maka perkembangannya akan pesat, ketimbang disatukan dengan pulau yang sama dengan industri.