Kepala BP intensifkan koordinasi dengan Wali Kota Batam

Batam (ANTARA) - Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam Edy Putra Irawady mengatakan pihaknya akan mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan Wali Kota Batam terkait dengan rencana pemerintah menyatukan dualisme wewenang di kawasan itu.

"Aku `sowan` ke tempat Pak Wali sebagai penggantiku. Aku `ngomong`, aku `gini-gini`...," kata Edy Putra usai bertemu dengan Wali Kota Batam Muhammad Rudi di Kantor Pemkot Batam, Senin.

Pemerintah pusat berkomitmen untuk menghapus dualisme di Batam dengan menjadikan Wali Kota Batam sebagai ex officio Kepala BP Kawasan Batam.

Edy mengatakan bahwa masa transisi sudah selesai, tinggal menunggu penerapan kebijakan Wali Kota Batam sebagai ex officio Kepala BP Batam menggantikan dirinya.

"Aman aku sama Pak Wali," kata dia.

Ia menyatakan akan selalu berkoordinasi dengan Wali Kota Batam sampai kebijakan itu diterapkan.

Mengenai waktu pelaksanaan kebijakan itu, dia menyerahkannya kepada pemerintah pusat. Waktunya tidak perlu menunggu sampai pelaksanaan Pemilu Presiden 2019.

"Aku `ngelapor` Pak Wali. Aku tiap hari lapor Pak Wali. Makin dekat, aku tiap hari harus lapor dia," katanya.

Pada hari Senin, dia menyampaikan persoalan "Online Single Submission", tugas yang sudah dikerjakannya selama ini dan terkait dengan kuota impor dan aset dua belah pihak.

"Bagi-bagi kuota, aku harus lapor kepada dia, dia yang jalanin. Pokoknya aku aman, tiap hari lapor kepada Pak Wali," kata dia.

Di tempat yang sama, Wali Kota Batam Muhammad Rudi menolak memberikan komentar kepada wartawan yang menunggu.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan bahwa pertemuan antara Wali Kota dan Kepala BP Batam berlangsung hangat.

"Bincang biasa sehubungan dengan rentang waktu tugas beliau," katanya.

Beberapa hal yang dibicarakan dalam pertemuan, kata Amsakar, antara lain, terkait dengan Klinik Berusaha di Mal Pelayanan Publik Batam dan rencana koordinasi dua pihak.

"Bagaimana mengoordinasikan, yang saya ingat dua hal itu saja. Tidak ada masalah," katanya.

Sebelumnya, di Batam, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa penyatuan dualisme wewenang di Kota Batam masih harus menunggu Pemilihan Umum 2019 selesai.

"Tunggu Pilpres, sekarang masih koordinasi dengan Menko Perekonomian," kata Mendagri.

Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pemerintah kini masih berkonsentrasi pada penyelenggaraan pemilu serentak, 17 April 2019.

Baca juga: Mendagri: penyatuan dualisme wewenang Batam tunggu pasca-pilpres

Baca juga: BP Batam tidak bubar

Baca juga: Pemkot optimistis Batam hebat dengan satu pemimpin