Gubernur segera bersikap terkait desakan pembubaran staf khusus

Tanjungpinang (ANTARA) - Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nurdin Basirun akan menentukan sikapnya terkait desakan pembubaran staf khusus yang selama ini dinilai tidak ada bekerja dan hanya membebani anggaran pemerintah.

"Secepatnya akan kita umumkan," kata Nurdin, di Tanjungpinang, Kamis (28/3).

Nurdin menegaskan, dengan adanya desakan dari berbagai kalangan masyarakat termasuk DPRD terhadap kinerja buruk staf khusus, itu merupakan masukan bagi dirinya dan Pemprov Kepri tentunya. 

"Sebab keberadaan staf khusus juga merupakan satu kesatuan dari pemerintahan juga," ungkapnya.

Lanjutnya, segala bentuk masukan yang disampaikan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan keberadaan staf khusus ini.

"Kalau memang staf khusus ini tidak efektif, lebih bagus kita tinjau ulang lagi keberadaannya bahkan tidak menutup kemungkinan dibubarkan," ujarnya. 

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepri, Abdul Rahman menyoroti keberadaan staf khusus gubernur. Ia menganggap, keberadaan staf khusus gubernur itu hanya membebani anggaran pemerintah daerah.

"Sejak mulai diangkat hingga sekarang, staf khusus sama sekali tidak memiliki kontribusi apa-apa dan kinerjanya juga tidak jelas bagi pemerintah ini," katanya.

Hal ini dipertegas oleh Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak meminta Gubernur Kepri untuk meninjau dan mengevaluasi keberadaan staf khusus, yang dinilai hanya membebani keuangan daerah.

"Kami tidak mempermasalahkan keberadaan staf khusus bila ada manfaat bagi gubernur. Namun hendaknya orang-orang yang ditunjuk itu benar-benar orang yang profesional. Jangan justru karena balas jasa," kata Jumaga.

Baca juga: Jumaga: Staf khusus Gubernur Kepri tidak berfungsi

Baca juga: Gubernur akui staf khusus tidak berkontribusi apapun

Baca juga: DPRD: Keberadaan staf khusus Gubernur hanya memboroskan anggaran