Gubernur yakin masyarakat Kepri tidak berangkat ke MK

Batam (ANTARA) - Gubernur Kepri Nurdin Basirun meyakini tidak ada masyarakat di wilayah setempat yang berangkat ke Jakarta untuk mengawal sidang sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Masyarakat Kepri itu sudah dewasa dalam berpolitik. Jadi saya yakin mereka pun akan menghormati proses tahapan dari pesta demokrasi tersebut," kata dia seusai memimpin apel konsolidasi Operasi Ketupat Seligi dan kesiapan dalam rangka pengamanan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mapolda Kepri, Kamis.

Ia menyatakan seluruh lapisan masyarakat di Kepri sepakat untuk menjaga suasana yang kondusif saat proses pesta demokrasi di tahun ini yang telah memasuki tahapan sidang PHPU perdana di Mahkamah Konstitusi, Jumat (14/6).

Gubernur juga menampik jika provinsi Kepulauan Riau dianggap menjadi salah satu daerah sebagai penyumbang massa terbesar untuk aksi mendatang.

Wakapolda Kepri Brigjen Pol Yan Fitri Halimanysah menyatakan kekuatan penuh diterjunkan oleh Kepolisian Daerah Kapolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau baik di daerah maupun tingkat pusat.

"Upaya kita pastinya ingin membuat daerah kita aman. Untuk itu imbauan serta pendekatan kepada masyarakat terus kita lakukan sembari menunggu keputusan akhir dari Mahkamah Konstitusi" tegasnya.

Kasrem 033 Wira Pratama, Kolonel Inf Jimmy Watuseke mengajak masyarakat Indonesia, khususnya di provinsi Kepri untuk bersama bersatu kembali dalam kebhinekaan.

"Negara tetangga akan tertawa melihat kita ribut terus. Kalau hal itu terjadi, bangsa kita ini akan mudah dihancurkan. Kalau udah hancur gimana? Enggak dong," ucapnya sembari menutup pertanyaan dari pewarta Antara.