Siswa Karimun terancam putus sekolah dampak kebijakan PPDB

id penerimaan peserta didik baru di karimun,PPDB di Karimun,batasan usia sekolah

Siswa Karimun terancam putus sekolah dampak kebijakan PPDB

Kepala Dinas Pendidikan Karimun Bakri Hasyim ketika diwawancarai sejumlah pewarta beberapa waktu lalu. (Antaranews Kepri/Rusdianto)

Tanjung Balai Karimun (ANTARA) - Seorang siswa lulusan sekolah dasar di Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau Maydilla Nasyiwa terancam putus sekolah dampak kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diterapkan Dinas Pendidikan setempat.

"Anak saya ditolak saat mendaftar ke SMP Negeri, alasannya masalah usia," kata orang tua Maydilla Nasyiwa, Isfadilla di Tanjung Balai Karimun, Selasa.

Isfadilla, warga Kapling, Kecamatan Tebing ini mengaku anaknya baru saja lulus SD. Dia berniat hendak menyekolahkan anaknya itu di SMP Negeri terdekat. Namun, pihak sekolah menyatakan bahwa umur anaknya itu sudah lebih dari 15 tahun, terhitung 1 Juli 2019.

Dia menjelaskan, Maydillah Nasyiwa genap berusia 15 tahun pada 15 Mei 2019. Tapi, menurut dia, batasan usia seharusnya tidak menjadi halangan bagi anaknya untuk mengenyam pendidikan SMP, bahkan sampai SMA.

"Anak saya itu tidak terlambat masuk SD, hanya saja dia memang sempat dua kali tidak naik kelas sehingga saat tamat usianya memasuki 15 tahun," katanya.

Isfadilla mengaku sudah berkonsultasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Karimun terkait tidak diterimanya anaknya mendaftar ke sekolah negeri.

"Kepala dinas juga mengatakan bahwa anaknya tidak bisa masuk SMP Negeri, karena permasalahan usia. Saya disarankan ke sekolah swasta, dan ternyata juga tidak diterima karena masalah usia itu," tuturnya.

Dia prihatin dengan kebijakan PPDB yang mengatur tentang batasan usia, apalagi anaknya itu sangat sedih bahkan sempat hendak minggat dari rumah.

"Anak saya nangis terus di rumah, sampai-sampai dia mau minggat aja dari rumah, dan kalau perlu dia mau ikut emak (ibu) nya aja masuk kuburan. Apa tak sedih saya mendengarnya," tuturnya.

Pembatasan usia tersebut, menurut dia, bertolak belakang dengan program pemerintah tentang Wajib Belajar 9 tahun.

"Sekarang kemana anak saya itu mau sekolah. Dia itu bukan tidak tamat SD, tapi baru saja lulus," kata dia. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Karimun Bakri Hasyim melalui sambungan telepon membenarkan adanya ketentuan batasan usia dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019.

"Juknis dari Kemendikbud memang seperti itu, kita hanya menjalankan aturan dari pemerintah pusat," kata dia.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 51/2018 disebutkan bahwa siswa yang akan mendaftar ke SMP berusia paling tinggi 15 tahun pada 1 Juli tahun berjalan.

"Kalau dipaksakan juga masuk SMP Negeri, termasuk juga swasta. Nama anak itu tidak bisa masuk dapodik (Data Pokok Pendidikan), dan selain itu juga tidak bisa ikut Ujian Nasional," katanya.

Namun demikian, Bakri tetap menyarankan agar Maydilla disekolahkan ke sekolah swasta, dan mudah-mudahan ada perubahan kebijakan dari pemerintah pusat.

"Kebijakan pusat selalu berubah-ubah, mudah-mudahan juknis itu direvisi. Tapi kalau mau lebih aman, sebaiknya ikut ujian paket. Ijazahnya juga diakui kok, buktinya banyak orang yang ikut ujian paket," katanya. 
 
Pewarta :
Editor: Kabiro kepri
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar