Pemkot Batam dorong pelabuhan rakyat menjadi formal

Batam (ANTARA) - Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau, mendorong pelabuhan rakyat (pelra) yang tersebar di penjuru kota menjadi pelabuhan formal, tempat masuk berbagai kebutuhan masyarakat dari pulau dan daerah lain secara legal.

"Pelabuhan rakyat yang sering digunakan untuk aktivitas barang seperti itu. Kami ingin ini diformalkan, dijaga baik, ada petugas, agar barang yang masuk memang barang yang kita perlukan," kata Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad di Batam, Selasa.

Ia mengatakan pemerintah harus memberikan dukungan kepada pelabuhan sebagai tempat ke luar dan masuk barang kebutuhan masyarakat.

Bila arus barang kebutuhan masyarakat lancar, maka harga di pasar pun dapat stabil, dan inflasi pun terjaga.

"Penting bagi kita menjaga kestabilan inflasi. Rendah pun tak baik. Kita harus berada di titik normatif 3,5 persen. Selama masih di antara itu, artinya daya beli masyarakat stabil," kata dia usai memimpin rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Wakil Wali Kota juga meminta jajaran TPID tetap melaksanakan program yang sudah dirancang untuk menyetabilkan harga kebutuhan masyarakat, di antaranya pasar murah TPID yang dilaksanakan setiap tahun dan rapat-rapat antisipatif bersama sejumlah pihak terkait

Pasar murah TPID dinilai efektif mengontrol harga kebutuhan masyarakat, karena pasar yang digelar di kecamatan-kecamatan secara bergantian itu menawarkan barang dengan harga distributor.

"Juga bagaimana pasar induk ini bisa kita segerakan. Itu isu-isu yang saya anggap strategis untuk dielaborasi dalam rapat, sehingga ada upaya konkret," kata dia.