Bawaslu Karimun paparkan hasil evaluasi pengawasan pemilu kepada media

Tanjung Balai Karimun (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau menggelar diskusi tentang hasil evaluasi hasil pengawasan Pemilu 2019 dengan perwakilan beberapa media cetak, elektronik dan online serta organisasi kemasyarakatan, pemuda dan mahasiswa di daerah setempat.

Diskusi berbentuk kegiatan peliputan dan dokumentasi pengelolaan media informasi tersebut digelar di Hotel Aston Karimun, Tanjung Balai Karimun, Rabu.

"Kegiatan diadakan tidak lain untuk evaluasi sekaligus memberi masukan kepada 'stakeholder' dan rekan-rekan media. Hasil evaluasi kami sampaikan sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, sekaligus sebagai bahan masukan untuk pelaksanaan Pilkada 2020 yang tahapannya sudah mulai berjalan," kata Ketua Bawaslu Karimun Nurhidayat.

Nurhidayat menyampaikan ada beberapa aspek pengawasan dan outputnya yang dapat dijadikan acuan untuk mendorong terwujudnya pesta demokrasi yang berkualitas dan berintegritas, pertama tentang rangkaian tahapan penetapan Daftar Pemilih Tetap hingga Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Menurut dia, tingginya angka DPK pada Pemilu 2019 yang mencapai 10.000 orang, atau sekitar 10 persen dari DPT Pemilu patut menjadi perhatian agar proses penetapan DPT benar-benar maksimal dalam mengakomodir warga yang memiliki hak pilih pada Pilkada 2020.

Untuk itu, dia berharap agar KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih Pilkada 2020 bisa mengakomodir seluruh pemilih untuk dicatat dalam DPT.

"Persoalan pada Pemilu 2019, pemilih yang masuk DPK itu umumnya sudah pindah domisili, baik antarkecamatan maupun kelurahan/desa, dan mereka tidak melapor sehingga tidak tercatat di TPS terdekat," katanya.

Hal ini, menurut dia, harus diantisipasi oleh KPU, dan tentunya juga membutuhkan peran aktif masyarakat untuk membantu KPU sehingga tidak ada lagi pemilih yang tidak masuk DPT.

Selain masalah tingginya jumlah pemilih dalam DPK, permasalahan pelanggaran seperti politik uang juga masih ditemukan pada Pemilu 2019. Dan Bawaslu bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) telah mengangkat satu kasus politik uang ke Pengadilan Negeri.

"Politik uang masih menjadi perbincangan di tengah masyarakat, tapi kami kesulitan untuk mengumpulkan bukti-bukti untuk bisa diproses di Gakkumdu. Untuk mengatasi hal ini pada Pilkada 2020, juga memerlukan pengawasan partisipatif dari masyarakat," kata dia didampingi anggota Bawaslu Karimun Mohammad Fadli.

Pada Pemilu 2019, lanjut dia, Bawaslu Karimun juga telah mengeluarkan rekomendasi agar dilakukannya pemungutan suara ulang di lima tempat pemungutan suara (TPS).

Kemudian, dalam proses pemungutan suara juga terdapat satu kasus tindak pidana pemilu di TPS 005 Sei Lakam Timur Kecamatan Karimun, yaitu perusakan surat suara yang menyebabkan tidak sahnya perolehan suara salah satu satu peserta pemilu.

"Itu baru contoh, masih banyak temuan-temuan lain yang kiranya perlu kita cermati untuk dievaluasi, termasuk juga soal logistik, mulai dari tempat penyimpanan surat suara hingga pendistribusiannya," kata dia.

Namun demikian, kata dia, pelaksanaan Pemilu 2019 secara umum cukup sukses dengan tingkat partisipasi pemilih yang juga cukup tinggi.

"Tinggal bagaimana kualitasnya kita tingkatkan, dan hal ini bisa diwujudkan dengan peran masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan," kata dia.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Karimun Muhammad Tang memberikan apresiasi kepada Bawaslu yang telah menjalankan tugas dengan baik sehingga pelaksanaan Pemilu 2019 berjalan dengan sukses.

''Atas nama Pemkab Karimun, saya mengucapkan terima kasih kepada Bawaslu Karimun sebagai salah satu penyelenggara Pemilu. Mudah-mudahan prestasi serupa juga bisa ditunjukkan dalam mengawasi tahapan-tahapan Pilkada 2020 yang sudah mulai berjalan," kata Tang. 

Acara diskusi tersebut juga diisi dengan pemberian penghargaan kepada beberapa pihak yang dinilai membantu dan bekerja sama dengan Bawaslu untuk mengawasi seluruh tahapan Pemilu 2019, salah satunya penghargaan untuk Persatuan Wartawan Indonesia dan Ikatan Wartawan Online.