Kepri berharap pemerintah pasang citra satelit pantau limbah minyak

Bintan (ANTARA) (ANTARA) - Plt Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Isdianto, meminta pemerintah pusat memasang citra satelit di daerahnya guna menuntaskan persoalan limbah minyak hitam yang mencemari wilayah Kepri khususnya di Kabupaten Bintan saat musim utara seperti ini.

Isdianto tak menampik bahwa pencemaran tersebut berasal dari aktivitas pembuangan limbah kapal asing di wilayah "Out Port Limit" (OPL) atau perairan perbatasan antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia.

"Namun kita tak tahu kapal negara mana yang membuang limbah itu. Karena itu tadi, kita tak punya citra satelit untuk memantau langsung," kata Isdianto di Tanjungpinang, Kamis (23/1).

Selama ini, kata Isdianto, pemantauan kapal-kapal yang beroperasi di wilayah OPL dilakukan langsung melalui citra satelit pusat.

Padahal jika Kepri punya citra satelit sendiri, lanjutnya, tentu sangat memudahkan aparat berwajib buat mendeteksi sekaligus bertindak cepat jika ada kapal asing membuang limbah minyak sembarangan ke perairan Kepri.

"Mudah-mudahan Pemerintah Pusat mengakomodir aspirasi kita di daerah," ujarnya.

Komandan Lantamal IV Tanjungpinang, Laksamana Pertama TNI Arsyad Abdullah pun menegaskan sudah saatnya Kepri memiliki citra satelit sendiri.

Apalagi Kepri berbatasan langsung dengan negara tetangga, sehingga berbagai persoalan menyangkut kedaulatan maritim seperti, persoalan pencemaran limbah minyak hitam oleh kapal asing perlu jadi atensi khusus semua pihak.

"Kami akan terus berkoordinasi dengan Pemprov Kepri terkait upaya pemasangan citra satelit ini," tutur Asryad.

Lebih lanjut, Danlantamal IV turut menyebut pihaknya sudah berupaya maksimal melakukan patroli laut di kawasan perairan OPL.

Namun, kapal-kapal asing itu cukup lihai, di mana kegiatan pembuangan limbah biasa dilakukan saat kapal patroli TNI AL sudah kembali ke dermaga.

"Kalau memang ditemukan ada kapal asing yang secara sengaja mengirim limbah minyak hitam di laut kita, tentu akan kami tindak tegas sesuai hukum yang berlaku," tegasnya.