Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar tiga saksi terkait dugaan aliran uang kepada tersangka mantan Sekteraris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi (NHD) dan Rezky Herbiyono (RHE), swasta atau menantunya, dengan sejumlah pertanyaan.
"Penyidik mendalami keterangan para saksi terkait dengan adanya dugaan aliran uang kepada tersangka NHD dan tersangka RHE," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung KPK Jakarta, Senin.
KPK pada Senin memeriksa tiga saksi untuk tersangka Nurhadi, yakni Direktur PT Fortune Mate Tbk Aprianto Soesanto, Direktur Utama PT Multi Bangun Sarana Donny Gunawan, dan Direktur Utama PO Jaya Utama Handoko Sutjitro.
Selain itu, KPK pada Senin juga memanggil seorang saksi lainnya untuk tersangka Nurhadi, yakni Yoga Dwi Hartiar, karyawan swasta. Namun, yang bersangkutan tak memenuhi panggilan KPK.
Baca juga: KPK geledah rumah adik istri Nurhadi di Surabaya
Selain Nurhadi dan Rezky, KPK pada 16 Desember 2019 juga telah menetapkan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto (HS) sebagai tersangka.
Ketiganya juga telah ditetapkan dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO).
Dalam upaya pencarian tiga tersangka itu, KPK telah menggeledah beberapa lokasi seperti di Surabaya dan Tulungagung, Jawa Timur. Selain itu, KPK juga telah menyebar foto para DPO tersebut di wilayah Jawa Timur.
Terakhir pada Kamis (27/2) malam, KPK juga melakukan penggeledahan sebuah kantor di Senopati, Jakarta Selatan, Kamis (27/2) malam untuk mencari tiga orang tersebut. Namun, penyidik KPK belum berhasil menangkap ketiganya.
Dalam perkara ini, Nurhadi dan Rezky ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi senilai Rp46 miliar terkait pengurusan sejumlah perkara di MA sedangkan Hiendra ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.
Baca juga: MAKI serahkan dugaan data aset Nurhadi ke KPK
Berita Terkait
Ini alasan Timnas AMIN ingin 4 menteri jadi saksi PHPU
Jumat, 29 Maret 2024 4:29 Wib
Tim penyidik KPK cegah Windy Idol ke luar negeri
Rabu, 27 Maret 2024 16:55 Wib
Anies Baswedan: Kini adalah waktu teguhkan komitmen demokrasi
Rabu, 27 Maret 2024 10:17 Wib
Tim hukum TPN bawa 15 kontainer bukti gugatan PHPU Pilpres 2024
Selasa, 26 Maret 2024 17:43 Wib
Tim hukum AMIN tuntut Gibran didiskualifikasi hingga pemilu ulang di petitum
Selasa, 26 Maret 2024 11:54 Wib
Tim hukum Ganjar-Mahfud tuntut diskualifikasi 02 hingga pemilu ulang di petitum
Selasa, 26 Maret 2024 11:44 Wib
Otto Hasibuan sebut gugatan PHPU Pilpres cacat formil
Selasa, 26 Maret 2024 5:05 Wib
PPP ajukan gugatan PHPU Pileg 18 provinsi ke MK
Minggu, 24 Maret 2024 7:41 Wib
Komentar