DPRD Kepri pertanyakan komitmen pemda tangani ketersediaan air bersih

Tanjungpinang (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau mempertanyakan komitmen pemerintah setempat dalam menangani ketersediaan air bersih di Pulau Bintan.

Anggota Komisi III DPRD Kepri Lis Darmansyah saat rapat kerja dengan pihak eksekutif di Kantor DPRD Kepri Kamis mengatakan hampir setiap tahun suplai air bersih ke rumah konsumen di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan selalu macet, bahkan bisa berhari-hari tidak jalan.

Hal ini diperparah jika kondisi kemarau, karena hampir semua wilayah di Kota Tanjungpinang mengalami kekurangan air bersih.

Persoalan ini, kata dia seharusnya sudah tuntas sejak tahun 2010. Namun, masalah itu dibiarkan berlarut-larut hingga kemampuan pemda, terutama PDAM Tirta Kepri dalam mengelola ari bersih dipertanyakan.

“Hingga saat ini 'road map' perbaikan air bersih di Tanjungpinang tidak ada. Bahkan hal yang sepele saja, seperti masalah aset yang terkait lahan waduk, hingga saat ini belum jelas statusnya. Seharusnya ini sudah selesai sejak lama,” kata Lis yang juga Ketua Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Dia meminta kepada Pemprov Kepri untuk segera menyusun langkah-langkah tepat dalam menjamin ketersediaan air bersih di Pulau Bintan.

Saat ini pun sebagian masyarakat di Tanjungpinang menghadapi kritis air bersih. Jika tidak diantisipasi secepatnya, maka akan meningkat statusnya menjadi krisis air bersih di Pulau Bintan (Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan).

Lis berharap hal ini tidak terjadi, namun pemerintah daerah harus lebih serius karena ini menyangkut pelayanan dasar.

Mantan Wali Kota Tanjungpinang ini menambahkan berdasarkan kajian sumber daya air di Pulau Bintan khususnya air permukaan sangat potensial. Hal itu dapat terwujud, seandainya seluruh pemangku kebijakan serius menyelesaikan persoalan ketersediaan air bersih di Ibukota Provinsi Kepri ini.

Pemerintah pusat sebenarnya sudah berusaha membantu melalui Balai Wilayah Sungai Kementerian PU. Saat itu, mereka menyiapkan waduk Kawal. Namun tidak berjalan optimal, karena Pemerintah Provinsi Kepri malah pasif dan tidak menyiapkan langkah-langkah selanjutnya dalam optimalisasi waduk tersebut.

"Pemerintah Provinsi Kepri harus melihat hal ini sebagai masalah yang serius, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Bahkan DPRD meragukan data yang disampaikan oleh Pemerintah Kepri di dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2019 yang disampaikan beberapa waktu yang lalu. Dimana salah satu program pembangunan adalah program pengelolahan sumber daya air, dimana indikator persentase ketersediaan air bersih bagi penduduk disampaikan sangat tinggi tetapi faktanya seperti ini," ujarnya.

Lis juga menambahkan jika persoalan ketersediaan air bersih di Pulau Bintan ini tidak segera ditangani dengan serius, maka hal yang paling mengkhawatirkan tentu akan berpotensi menjadi krisis air.

"Kita berharap agar krisis air bersih tersebut jangan sampai terjadi di Pulau Bintan, sehingga harus sudah mulai disusun perencanaannya secara baik. Paling tidak, tahun depan sudah mulai dilakukan langkah langkah perbaikan dan pembenahan terhadap permasalahan waduk yang menjadi sumber ketersediaan air bersih," katanya.

Begitu juga halnya dengan daftar tunggu yang sudah bertahun tahun belum dapat terpenuhi. Dimana masih banyaknya wilayah atau daerah di perkotaan yang belum mendapatkan aliran air bersih. Sebagai contoh wilayah Jalan Harmoko, sekitar jalan baru arah rumah sakit provinsi sampai tugu tangan maupun wilayah wilayah lainnya yang ada di Ibukota Provinsi Kepulauan Riau ini.

"Terkait daftar tunggu di PDAM yang kian hari kian bertambah bahkan sudah bertahun tahun, namun belum dapat direalisasikan. Ini juga menjadi persoalan krusial yang harus segera ditangani. Namun, bagaimana bisa terpenuhi jika kondisi existing waduk saat ini bermasalah dan memprihatinkan dalam hal ketersediaan air bersihnya. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kepri jangan lagi tinggal diam dan harus segera memulai langkah langkah dalam menangani persoalan tersebut," kata Lis.

Di tempat yang sama, Direktur PDAM Tirta Kepri Mamat, merekomendasikan perluasan dan pendalaman waduk.

Hal ini, katanya, untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan air dimasa yang akan datang.

“Dan yang tak kalah penting adalah catchment area (daerah tangkapan air) agar di kembalikan fungsinya,” pintanya.

Menanggapi hal ini, Balai Wilayah Sungai Sumatera IV, Agus Basatua mengatakan pihaknya berjanji untuk segera memperbaiki Sungai Pulai.

Beberapa langkah sudah disusun diantaranya melakukan pendalaman di sekitar sungai.

Dengan begitu, diharapkan kapasitas air bersih yang ada di Sungai Pulai dan Gesek dapat kembali normal, katanya.